Kepala Dinas hingga Kades Langgar Netralitas ASN Selama Pilkada di Jabar

Yudha Maulana - detikNews
Kamis, 10 Des 2020 20:43 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
(Foto: Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Bandung -

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) telah menyelesaikan 202 perkara, yang berasal dari 154 temuan dan 48 laporan hingga berakhirnya masa kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Dari 160 perkara yang dinyatakan pelanggaran, tren yang paling tinggi pelanggaran netralitas ASN dan aparatur desa yakni sebanyak 52 perkara.

Sedangkan pelanggaran lainnya adalah 66 pelanggaran administrasi pemilihan, 19 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan sembilan perkara tindak pidana pemilihan.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan pelanggaran netralitas ASN direkomendasikan Bawaslu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang ditindaklanjuti dengan diberikannya sanksi berupa hukuman disiplin sedang, sanksi disiplin ringan dan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka.

"Trend tertinggi pelanggaran netralitas ASN berupa memberikan dukungan melalui media sosial/masa; melakukan pendekatan/mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, menghadiri kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu paslon dan mendukung salah satu paslon dalam kampanye," kata Abdullan dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Jabar, Kamis (10/12).

Pelanggaran itu, ujar Abdullah, melibatkan kepala kantor atau dinas, camat, guru/pengawas sekolah, staf ASN

Sementara itu, untuk 19 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan subjek pelaku pelanggaran yaitu 10 orang PPS, 10 orang Panwas kecamatan, 8 orang PPK dan satu orang PKS serta satu orang anggota KPU Kabupaten/Kota.

"Hasil tindaklanjuti penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diantaranya berupa pemberhentian tetap, diberhentikan dari jabatannya, peringatan keras maupun peringatan tertulis," katanya.

Laporan Politik Uang

Selain menindaklanjuti laporan netralitas ASN dan aparatur desa, Bawaslu juga menangani dugaan politik uang yang memberikan uang senilai Rp 20.000 hingga Rp 100.000 dan sembako pada masa tenang, atau menjelang pemungutan suara.

"Tren pelaku politik uang tersebut yaitu relawan, simpatisan, paslon, pengurus RT/RW, kader partai, kepala desa," Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jabar Sutarno dalam kesempatan yang sama.

Bawaslu juga menerima satu laporan pencemaran nama baik. "Keseluruhan laporan dugaan pelanggaran tersebut saat ini sedang dalam tahap Kajian Awal Dugaan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota dan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum terpadu terkait dugaan tindak pidana yang terjadi," katanya.

"Selanjutnya dilakukan proses-proses penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan dan Peraturan Bersama Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menguji keterpenuhan unsur-unsur pelangaran yang diduga terjadi," ujar Sutarno.

(yum/mud)