.webp)
Tiga hari lagi, Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat akan berlangsung. Pemilihan calon bupati dan wali kota ini akan digelar di delapan kabupaten kota di Jabar, Rabu (9/12/2020).
Hari ini, Minggu (6/12/2020) sudah memasuki masa tenang dan setiap pasang calon dilarang berkampanye.
KPU Jabar memastikan logistik Pilkada Serentak 2020 telah sampai H-5 di delapan kabupaten kota yang menyelenggarakan Pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesiapan logistik Pilkada 2020 untuk delapan Kabupaten kota di Jabar sekarang posisi logistik atau perlengkapan TPS sudah hampir 100 persen. Semuanya sudah ada di masing-masing kabupaten/kota," kata Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Nina Yuningsih saat dihubungi detikcom, Kamis (3/12) lalu.
Dalam pelaksanaan Pilkada ini, Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dofiri mengatakan, aparat keamanan bersiap mengawal jalannya pesta demokrasi ini. Pihaknya meminta kepada semua pihak untuk menjaga situasi kondusif.
"Ada delapan kabupaten-kota yang melaksanakan. Kita mengecek kesiapan para penyelenggara yaitu KPU, sekaligus kita juga bersilaturahmi dengan para calon, supaya tetap menjaga kondusifitas. Selama pelaksanaan tadi, khususnya tahap minggu tenang besok dan pencoblosan, kira-kira memberikan keyakinan bahwa kita peduli terkait pilkada yang ada di Jabar ini," kata Dofiri, Jumat (4/12) lalu.
Dofiri mengungkapkan, untuk daerah yang menyelenggarakan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan 7.000 personel. Selain itu, personel TNI juga dilibatkan untuk pengamanan. Dofiri memastikan proses tahapan Pilkada di Jabar telah terkawal dan terawasi dengan baik oleh anggotanya.
"Pengamanan tahapan-tahapan sudah kita lalui, mulai pendaftaran, kampanye dan minggu tenang sampai nanti pencoblosan. Itu sudah diatur tahapan-tahapannya. Fokus dari pada pelaksanaan sendiri di TPS, kita sudah menyiapkan hampir 7.000 pasukan untuk seluruh wilayah. Pak pangdam sudah menyiapkan juga kekuatan," ungkapnya.
Dofiri menegaskan, pihaknya tidak membeda-bedakan kekuatan pengamanan. Menurutnya, semua wilayah yang menggelar Pilkada dalam pengawasan Polri dan TNI.
"Yang terlibat ada 2.900. Sebelum pengamanan akan dilakukan tes swab terlebih dahulu," katanya.
Welly berujar, pengamanan yang dilakukan TNI bersifat bekup Polri. Prajurit akan melakukan pengamanan di seputaran TPS.
"Kita di ring dua dan tiga. Sekitaran TPS, tidak menempel. Kalau pengalaman kemarin kantor KPU dan Bawaslu (dijaga). Karena nanti tidak menutup kemungkinan bisa salah satu calon tidak menerima," tuturnya.
Dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini, tak terlepas dari beberapa pelanggaran kampanye yang dilakukan pendukung paslon.
Terbaru, di Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu Tasikmalaya laporkan seorang camat ke polisi karena diduga melanggar netralitas ASN. Camat tersebut diduga menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan calon petahana.
"Pelanggaran netralitas ASN oleh camat tersebut dilakukan ketika memberikan sambutan dalam acara pembentukan panitia pemilihan desa di Desa Setiawangi, Kecamatan Jatiwaras pertengahan akhir November lalu. Kami menerima laporan dalam bentuk audio berisi ajakan memilih salah satu cabup. Ini memenuhi unsur formil maupun materil untuk naik," kata Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin, Kamis (3/12) lalu.
Selain di Tasikmalaya, pelanggaran kampanye juga terjadi di Kabupaten Bandung, Bawaslu temukan modus baru dugaan politik uang yang dilakukan salah satu tim kampanye paslon. Modus ini bukan hanya terjadi di satu lokasi melainkan di empat kecamatan.
"Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan prediksi menjelang hari pemungutan suara maka potensi tren pelanggaran akan mengalami peningkatan. Terutama yang berkaitan dengan politik uang," kata Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia,Rabu (2/12) lalu.
Pelanggaran kampanye ini, diduga dilakukan tim kampanye nomor urut 1 Kurnia Agustina-Usman Sayogi. Dimana, setiap warga diberikan kupon yang menampilkan wajah dari paslon nomor urut 1. Kupon tersebut nantinya harus ditukarkan ke warung yang sudah dijadikan tempat penukaran kupon tersebut.
"Kalau tindak pidana politik uang lama itu biasanyatimses memberikan uang atau materi lainnya ke pemilih. Kali inimodusnya membagikan kupon kemudian kupon ini disebarkan ke masyarakat untuk ditukar dengan sembako ke warung," terangHedi.
"150 pelanggaran ini sudah diproses. Sudah penindakan. Jadi, awal Pilkada itu banyak pelanggaran yang mengarah pada protokol kesehatan. Sekarang banyaknya pidana dan netralitas ASN," kata Kordiv Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi, Senin (23/11) lalu.
Menurutnya, dari delapan daerah yang menggelar Pilkada serentak, pelangaran tertinggi terjadi di Kabupaten Bandung. "Pelanggaran tertinggi di Bandung, sebanyak 46 pelanggaran," ujar Zaki.
Zaki juga menyebut, soal banyaknya ASN yang terlibat kampanye. Namun, Zaki tak menerangkan jumlah ASN di Jabar yang ditindak karena melanggar netralitas. "Dari 150 pelanggaran itu, 60 persennya adalah soal netralitas ASN," pungkasnya.
