Kaleidoskop 2020

Pandemi dan Pelanggaran Prokes dalam Pusaran Pilkada di Jabar

Yudha Maulana - detikNews
Rabu, 02 Des 2020 14:37 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Ilustrasi (Foto: Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Bandung -

Pencoblosan surat suara dalam Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pelaksanaan pesta demokrasi ini sempat menuai pro dan kontra, pasalnya ada potensi penularan COVID-19 dalam setiap tahapannya.

Di Jawa Barat ada delapan daerah yang menggelar pesta demokrasi ini, yakni menggelar Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Dalam laporan dwi mingguan Satgas COVID-19 per tanggal 1 Desember, dua daerah yang menggelar Pilkada masuk ke dalam zona merah yaitu Kabupaten Karawang dan Tasikmalaya. Setidaknya bongkar pasang status daerah dengan risiko penularan COVID-19 tinggi juga meliputi daerah lainnya yang menggelar Pilkada di Jabar.

Sejumlah tokoh publik dan kelompok masyarakat pun meminta agar Pilkada 2020 ditunda, mengingat tahun politik ini dinilai memiliki kerawanan dari aspek kesehatan. Namun, pada September lalu Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat jadwal Pilkada tetap digelar sebagaimana jadwal yang telah direncanakan.

Kerumunan yang muncul dari simpatisan kontestan pilkada menjadi sorotan ketika memasuki tahapan deklarasi dan pendaftaran calon pasangan kepala daerah.
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana sempat kena 'semprot' Mendagri karena mengundang kerumunan massa pada tahap pendaftaran di KPU.

Cellica pun melayangkan permohonan maaf kepada Mendagri dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil setelahnya. Hingga September 2020, Cellica masuk dalam rentetan 51 kepala daerah di seluruh Indonesia yang kena teguran dari Mendagri karena menghadirkan kerumunan dalam acara politik.

Sementara itu Bawaslu Jabar mencatat ada 279 pelanggaran yang berkaitan pelanggaran protokol kesehatan hingga November, mulai dari tak memakai masker, menjaga jarak dan berkerumun.

Secara total ada 279 pelanggaran prokes di pilkada 2020. rinciannya Kabupaten Indramayu 127 kasus. Disusul oleh Kabupaten Karawang dengan 79 kasus. Kemudian, Kota Depok ada 24 kasus, Kabupaten Bandung 15 kasus, Kabupaten Sukabumi 15 kasus, Kabupaten Tasikmalaya 9 kasus, Kabupaten Pangandaran 6 kasus, Kabupaten Cianjur 5 kasus.

"Ada 279 pelanggaran, karena tidak menerapkan protokol kesehatan," ujar Ketua Bawaslu Jabar Abdullah saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (2/12).

PenularanCOVID-19 tak pandang bulu, dua orang kontestanPilkada terkonfirmasi positifCOVID-19. Mereka adalah calon bupatiIndramayu DanielMuttaqien dan calon walikotaDepok MohammadIdris.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3