2.952 Napi di Jabar Masuk DPT Pilkada Serentak 2020

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 02 Des 2020 13:08 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto: Ilustrasi Pilkada (Andhika Akbaransyah)
Bandung -

Sebanyak 2.952 narapidana di lapas Jawa Barat akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2020. Proses pemungutan suara nantinya akan dilakukan baik di lapas maupun di luar lapas.

"Dari total 6.423 WBP (warga binaan pemasyarakatan) di delapan lapas dan rutan, sebanyak 3.640 berhak memilih dan 2.813 tidak berhak. Sementara yang masuk DPT (daftar pemilihan tetap) ada 2.952 WBP," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Abdul Aris dalam keterangannya, Rabu (2/12/2020).

Napi-napi yang akan menggunakan hak pilihnya itu berasal dari tujuh lapas dan satu rutan. Selain itu, ada 9 TPS yang disiapkan di delapan lapas dan rutan.

"LP Tasikmalaya tidak ada TPS, pemungutan ikut di TPS kecamatan terdekat," tutur Abdul.

Abdul mengatakan jumlah DPT di masing-masing tempat bervariatif. Di Lapas Karawang total ada 698 napi yang memiliki hak memilih dan sudah masuk DPT. Di Lapas Ciamis ada 35 napi yang berhak memilih dan sudah masuk DPT.

Sementara itu di Lapas Cianjur, total ada 576 napi yang berhak memilih dan ada 501 napi yang sudah masuk DPT sementara 75 napi belum terdaftar.

Sedangkan di Lapas Indramayu ada 380 napi berhak memilih namun hanya 43 napi yang terdaftar di DPT.

"123 WBP berdomisili di luar Kabupaten Indramayu," kata Abdul.

Selain itu, di Lapas Tasikmalaya total ada 134 napi yang memiliki hak pilih. Sementara yang masuk DPT ada 97 napi dan 37 napi belum masuk DPT.

Untuk Pilbup Sukabumi, ada 516 napi di Lapas Warung Kiara yang memiliki hak pilih dengan 418 masuk DPT sedangkan 98 tidak masuk DPT.

"98 WBP dalam tahap pencarian NIK," kata dia.

Sementara itu untuk Pilbup Bandung, napi di Lapas Narkotika Bandung (Jelekong) ada 547 napi yang memiliki hak pilih sedangkan yang masuk DPT ada 406 napi.

Terakhir di Kota Depok, ada 754 napi Rutan Depok yang memiliki hak pilih. Jumlah itu juga yang masuk DPT.

Abdul mengatakan proses pemungutan nantinya akan didampingi oleh petugas KPU setempat. Termasuk untuk penerapan protokol kesehatan saat proses pencoblosan.

"(Penerapan protokol kesehatan) sudah dipersiapkan bekerja sama dengan Dinkes dan KPU Kabupaten/Kota," tuturnya.

(dir/mso)