Round-Up

Polda Jabar Bicara Potensi Habib Rizieq Jadi Tersangka

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 06:34 WIB
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab akhirnya tiba di Indonesia. Habib Rizieq langsung keluar dari Terminal 3 dan langsung berorasi.
Habib Rizieq Syihab (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Bandung -

Polda Jabar meningkatkan status hukum berkaitan dugaan pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat acara yang dihadiri Habib Rizieq Syihab di Megamendung, Bogor. Kini perkara itu naik penyidikan. Polisi pun bicara kemungkinan Rizieq dan penyelenggara acara tersebut menjadi tersangka.

Peningkatan status hukum itu berdasarkan hasil penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, yang meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak. Selepas rangkaian klarifikasi itu, polisi melaksanakan gelar perkara.

"Diputuskan bahwasanya kegiatan penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes CH Patoppoi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (26/11).

Patoppoi menguraikan latar belakang peningkatan status itu. Menurut dia, acara peletakan baru pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat (13/11), itu berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19.

Terlebih, Pemkab Bogor melalui keputusan bupati (kepbup) menyebutkan area Bogor masih menjalani PSBB pra-adaptasi kebiasaan baru (AKB). Dalam kepbup itu tertuang sejumlah aturan terkait batasan kerumunan massa.

Namun, pada kenyataannya, sambung Patoppoi, kegiatan peletakan baru pertama itu dianggap melanggar aturan kepbup. Sebab, menurut dia, acara tersebut dihadiri 3.000 orang.

"Dari uraian tersebut, kami temukan fakta bahwa kegiatan penyambutan HMR (Habib Muhammad Rizieq) dan peletakan batu pertama itu terjadinya pada saat diberlakukannya PSBB pra-AKB. Sehingga wajib mematuhi keputusan bupati," tuturnya.

Dia mengatakan ada dugaan unsur pidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHPidana. "Berdasarkan fakta tadi dan hasil gelar perkara, penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, bahwa upaya menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan," tutur Patoppoi.