Wali Kota Cimahi Tak Keberatan Dicopot Kalau Gagal Tegakkan Prokes

Whisnu Pradana - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 13:48 WIB
Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna
Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna (Foto: Whisnu Pradana)
Cimahi -

Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna tak keberatan dengan ancaman sanksi pencopotan kepala daerah dari jabatannya bila gagal dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Menurut Ajay, kebijakan Mendagri tersebut bisa memacu kepala daerah agar benar-benar disiplin menerapkan dam mengawasi protokol kesehatan.

"Hampir semua daerah kasus COVID-19 sedang mengalami kenaikan. Instruksi Mendagri sudah jelas, pasal dan pelanggarannya jelas. Pada dasarnya saya tidak keberatan dicopot, karena kebijakan ini tentu tujuannya baik, bagaimana agar pandemi bisa ditekan dan segera berakhir," ujar Ajay saat ditemui, Jumat (20/11/2020).

Saat ini Kota Cimahi berada di zona merah atau risiko penularan tinggi COVID-19. Secara kumulatif angka positif covid-19 mencapai 823 kasus. Rinciannya 237 orang positif aktif, 562 kasus positif sembuh, dan 24 kasus meninggal dunia akibat COVID-19.

Agar tidak termasuk kepala daerah yang dicopot karena dinilai melanggar penegakan prokes dirinya melakukan berbagai upaya disertai kebijakan yang diterapkan untuk menekan penularan COVID-19.

"Kita berlakukan PSBM dengan minta ketegasan wilayah tidak menerima tamu dari luar daerah, ini masih pandemi jadi semua harus menahan diri," katanya.

Ajay mengaku salah satu sumber penyebaran COVID-19 yang masih sulit dihilangkan yakni kerumunan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah terutama ketika ke pusat perbelanjaan atau berwisata.

"Pakai masker sudah semakin membaik, cuci tangan saya yakin semua sudah menerapkan. Yang sulit jaga jarak, seperti sekarang yang hajatan sulit dilarang, belanja, wisata. Sebetulnya ada aturan harus minta izin dulu kalau hajatan, terutama pembatasan tamu jangan sampai tempat sempit lalu memaksakan diri. Apalagi kalau tamu dari luar daerah ikut hadir," jelasnya.

Pihaknya bakal memperketat perizinan kegiatan masyarakat terutama ketika diketahui bakal menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah banyak.

"Kita akan perketat perizinannya. Mohon pengertian masyarakat, ketika mengadakan suatu kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan, saran gugus tugas harus dipatuhi terutama soal pembatasan peserta dalam kegiatan sebagai antisipasi untuk mencegah kerumunan," tandasnya.

(mud/mud)