.webp)
Jumlah koperasi yang masuk ke dalam ekosistem digital masih sangat rendah di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mencatat, dari 123 ribu koperasi aktif, hanya 906 atau 0,73 persen koperasi yang sudah melakukan digitalisasi.
"Transformasi koperasi terhadap teknologi digital harus kita lakukan. Sekarang adalah era digital kita tidak mungkin keluar dari era ini. Semua sekarang sudah terhubung dalam ekosistem digital," ujar MenKopUKM Teten Masduki dalam Pencanangan Gerakan Inovasi dan Transformasi Digital, Kamis (19/111/2020) di Kota Bandung.
Teten mengakui, koperasi masih dipandang jadul, tidak modern dan sederet stigma negatif lainnya. Padahal, koperasi merupakan wadah yang berfungsi untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini harus diakui koperasi masih dianggap jadul, tidak modern, layanan lambat, akuntabilitas buruk. Ini momentum kita membalik stigma itu, koperasi bisa tampil juga lebih hebat dari korporasi. Koperasi bisa menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik," ucapnya.
Teten menegaskan, kaitan digitalisasi dan kesejahteraan ini terbukti dari UMKM yang melakukan digitalisasi, lebih tahan banting di masa pandemi COVID-19 ini.
Data KemenkopUKM menunjukan, penjualan di kuartal kedua penggunaan platform digital meningkat 26 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan yang tidak terhubung dengan platform digital mengalami penurunan omzet.
"Saat ini menjadi momentum modernisasi koperasi, momentum untuk mensejajarkan koperasi dengan badan usaha lainnya, momentum untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan rasional untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Manfaatkan Nilai Digital Ekonomi Indonesia
Terlebih lagi, nilai digital ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Pada 2025, nilai digital ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.700 triliun.
Nilai pasar digital ini harus dimanfaatkan oleh koperasi dan UMKM dari dalam negeri, kalau tidak akan diserbu oleh produk dari luar.
Ia mengatakan digitalisasi koperasi menjadi instrumen bagi koperasi untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, akuntabilitas sehingga masyarakat yang menjadi anggota koperasi dapat terlayani dengan optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Keberadaan UU Cipta Kerja memberikan dukungan bagi koperasi dan UMKM melakukan transformasi. Dalam UU Cipta Kerja, ada lima transformasi yang diharapkan terjadi, yakni transformasi usaha informal ke formal, transformasi digitalisasi, transformasi usaha perorangan atau skala kecil ke skala keekonomian, transformasi berbasis teknologi dan transformasi UMKM berbasis kawasan, komunitas, klaster dan rantai pasok.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan proses digitalisasi bagi koperasi sangat dibutuhkan, tidak hanya penyajian bisnis koperasi dan laporan keuangan, membantu dalam pembiayaan akses ke lembaga keuangan, penyajian data secara real time yang dibutuhkan pengurus dan anggota
Kusuma mengatakan, pengembangan koperasi secara digital di koperasi sangat tinggi di Jawa Barat. Penetrasi pengunaan internet di Jabar mencapai 58 persen, indeks daya saing digital di Jawa Barat berada pada peringkat kedua nasional.
Secara infrastruktur dan SDM Jawa Barat sangat siap, yang didukung penduduk usia produktif memasuki era bonus demografi, di mana 38,9 juta memasuki usia 80 persen penduduk Jawa Barat memasuki usia produktif.
