.webp)
Lembang menjadi salah satu sembilan daerah yang diajukan menjadi calon daerah otonomi daerah (DOB). Rencana ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat.
Pengajuan tersebut disampaikan langsung oleh Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) ke Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Delapan daerah lainnya yang diajukanjadi DOB adalah Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum Forkodetada Jabar Rd H Holil Aksan Umarzen mengatakan Lembang menjadi salahsatu dari lima daerah yang teleh menyelesaikan dokumen untuk pemekaran, empat sisanya adalah Kabupaten Cikampek, Bandung Timur, Garut Utara, dan Indramayu Barat.
"Kalau dari yang tergabung di Forkodetada Jawa Barat kita yang terus aktif untuk memperjuangkan CDOB. Yang serius itu ada sembilan, yang kira-kira mendekati kesiapannya ada lima," ungkap Holil.
Menanggapi usulan tersebut, Uu mengatakan pengajuan wilayah bukan hal yang baru di Jabar. Pemerintah Provinsi Jabar mesti mengakomodir keinginan dari masyarakat tersebut.
"Memang sekarang diangkat kembali beberapa daerah untuk mekar. Ini berarti keinginan masyarakat pun harus diakomodir oleh kami (Pemerintah Daerah Provinsi Jabar)," ucap Uu dalam siaran persnya.
"Mudah-mudahan dengan audiensi ini para pemegang kebijakan mendengar kembali keinginan masyarakat Jabar. Ini bukan hanya keinginan satu-dua orang, satu-dua kelompok, atau satu-dua daerah, tetapi ini keinginan bersama masyarakat," ujar politisi asal Tasikmalaya tersebut.
Sementara itu, sejumlah tokoh mendukung rencana pemekaran CDOB Kota Lembang. Tokoh masyarakat Lembang sekaligus Wakil Ketua 1 Forkodetada Calon DOB Kota Lembang Kusna Sunardi mengungkapkan Lembang sudah sepatutnya memisahkan diri dari Kabupaten Bandung Barat.
"Kami setuju dan mendorong pemekaran Kota Lembang. Ada beberapa faktor yang membuat rencana DOB Kota Lembang ini jadi urgen seperti demografi, ekonomi, sosial, dan politik," ungkap Kusna kepada detikcom.
Kendati demikian, ada beberapa tahapan yang mesti dilalui sebelum DOB Kota Lembang akhirnya disetujui, terutama soal pemekaran kecamatan di Lembang agar memenuhi prasyarat pemekaran daerah otonomi baru.
Pemekaran kecamatan yang perlu segera dirampungkan yakni Kecamatan Lembang menjadi Kecamatan Lembang dan Kecamatan Maribaya dengan masing-masing kecamatan memiliki delapan desa.
Ketika dimekarkan menjadi Kota Lembang bakal mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Maribaya (sebagai kecamatan baru) yang dimekarkan.
"Pemerintah daerah jangan dulu alergi DOB karena masih banyak tahapan yang perlu dilalui, terutama itu pemekaran kecamatan. Proses pemekaran ini sebetulnya sudah berjalan dua tahun, tapi belum ditindaklanjuti lagi oleh bupati," terangnya.
Jika memisahkan diri dari KBB, Kota Lembang nantinya bakal memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan sektor koperasi yang keberadaannya sangat penting.
"Lembang ini bisa dikatakan sudah mandiri dalam hal pendapatan, artinya bisa membiayai diri tanpa membebani anggaran pusat. Ada sektor wisata yang jelas-jelas jadi sumber PAD kabupaten induk, ada sektor koperasi yang sangat potensial. Selama pandemi, hanya koperasi yang tidak terdampak," ujarnya.
Sementara itu Relawan Peduli Lingkungan (RPL) Lembang menyebut pemekaran Kota Lembang harus membawa kesejahteraan untuk masyarakat.
"Kalau masyarakat sebetulnya bakal mendukung apapun yang terbaik, karena yang penting kan masyarakatnya sejahtera. Tapi jangan sampai lupa untuk menjaga kondisi alam Lembang, pembangunan harus lebih bisa dikontrol," ungkap Asep Koswara warga Lembang yang juga inisiator RPL, kepada detikcom Sabtu (14/11/2020).
Kendati demikian, ia meminta agar orang-orang yang ada di belakang rencana pemekaran DOB Kota Lembang tidak menjadikan pemekaran sebagai lahan korupsi berjamaah.
"Pikirkan warga Lembangnya saja, jangan sampai malah jadi ajang berebut kekuasaan dan celah untuk melakukan korupsi berjamaah orang-orang yang menggagas rencana ini," katanya.
(ern/ern)
