Dukung RUU Minol, Wagub Jabar: Semoga Penyakit Masyarakat Berakhir

Yudha Maulana - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 18:14 WIB
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum
Foto: Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum (Dadang Hermansyah/detikcom).
Bandung -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol (minol). Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan dukungan agar RUU tersebut segera disahkan.

"Saya mendukung agar UU tersebut disahkan, dan kami juga yakin yang mendukung bukan hanya dari kami, tapi mayoritas bangsa ini. Ada dukungan karena bukan rahasia lagi dari penyalahgunaan miras ini banyak korban berjatuhan dari miras oplosan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain," ujar Uu saat dihubungi detikcom, Kamis (12/11/2020).

Saat ini, RUU tersebut masih dalam tahap penjelasan dari fraksi partai pengusul yakni Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Gerindra. "Kalau saya pribadi meminta agar UU ini segera disahkan dan peraturan Peraturan Pemerintah (PP)-nya keluar untuk aturannya, karena seringnya UU nya lahir, PP-nya yang sulit," ujar Uu.

Dari aspek kenegaraan, lanjut Uu, RUU ini selaras dengan Pancasila sila pertama. Khususnya bagi muslim yang memang dilarang untuk menenggak minol dalam ajarannya.

"Tapi tentu dari pengalaman kami saat merancang Raperda Miras di Tasikmalaya ada kesulitannya, karena ada minol yang diperbolehkan beredar, seperti di hotel dan lainnya. Tetapi kenyataannya justru beredar di luaran seperti di warung remang-remang," katanya.

Walau begitu, kata Uu, penggunaan minol untuk ritual keagamaan tertentu masih bisa dikecualikan di dalam UU tersebut. "Saya yakin UU ini lahir untuk kemashlatan dan kemanfaatan. Memang ini kan dibahasnya sudah lama, judul juga sudah beberapa tahun baru selesai, sekarang ada peningkatan dibahas lagi," ucapnya.

"Saya pribadi mendukung, dan semoga penyakit masyarakat yang bersumber dari miras ini bisa berakhir," katanya.

Seperti diketahui, dalam RUU ini sanksi berupa denda dan kurungan penjara akan diberikan tak hanya kepada peminum, tetapi juga kepada pihak yang menyimpan dan mengedarkan minol tersebut.

Perihal sanksi bagi pelanggar RUU Larangan Minuman Beralkohol ini diatur di BAB VI tentang Ketentuan Pidana seperti dilihat detikcom, Kamis (12/11/2020). Berikut ini bunyi Pasal 19 yang mengatur sanksi tersebut.

Pasal 19
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 6 yang dimaksud di RUU Larangan Minuman Beralkohol ini mengatur soal larangan bagi setiap orang memasukkan, menyimpan, hingga menjual minuman beralkohol. Berikut ini bunyinya:

BAB III Larangan

Pasal 6
Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 yang dimaksud dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari 2 ayat. Bunyinya adalah sebagai berikut:

(1) Minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:
a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
C. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2) Setiap minuman beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang minuman beralkohol yang meliputi:
a. Minuman beralkohol tradisional; dan
b. Minuman beralkohol campuran atau racikan.

Dalam Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol, aturan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dinyatakan tak berlaku untuk kepentingan terbatas. Begini bunyi Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol:

(1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
(2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kepentingan adat;
b. ritual keagamaan;
c. wisatawan;
d. farmasi; dan
e. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Pemerintah.

(yum/mso)