.webp)
Ketua Komisi X DPR-RI Syaiful Huda memperkirakan aktivitas sekolah di Indonesia akan kembali normal seperti biasa pada pertengahan 2021. Hal itu sejalan dengan perkembangan Pandemi COVID-19 berikut langkah vaksinasi mulai dilakukan secara masif oleh pemerintah.
Komisi X sendiri diketahui membidangi pendidikan, olahraga dan pariwisata - ekonomi kreatif. Huda mengatakan sekolah-sekolah sudah menyiapkan diri untuk full Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka.
"Pertengahan tahun depan lah, sekolah-sekolah mulai full belajar tatap muka. Sekolah-sekolah sudah menyiapkan diri masing masing dari sekarang," kata Huda kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke sebuah acara di Sukabumi, Rabu (4/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk implementasi kurikulum pendidikan dijelaskan Huda, sudah ditegaskan sejak awal bahwa selama masa pandemi ini sekolah-sekolah cukup menggunakan kurikulum adaptasi saja, sesuai dengan arahan dari Kemendikbud.
Kurikulum adaptasi sendiri, terang Huda, adalah kurikulum pendidikan 2013 yang sudah disederhanakan oleh Kemendikbud. Penyederhanaannya mulai dari materi, waktu, konten pelajaran, dan lainnya yang sudah disederhankan menjadi lebih simpel dan praktis agar tidak membebani siswa termasuk tenaga pendidik sendiri.
"Jangan mengejar target pelaksanaan kurikulum seperti biasa sampai 100 persen. Kalau hari ini masih ada sekolah yang menggunakan kurikulum penuh yang 2013 itu, saya minta segera dihentikan karena ini akan menimbulkan anak-anak stress. Kasus di beberapa tempat, ada siswa bunuh diri, itu betul karena kurikulumnya terlalu padat. Karena itu kita minnta gunakan kurikulum ini (adaptasi) saja," tegas Huda.
Komisi X dijelaskan Huda sudah menyerap beberapa masukan, sekiranya kebijakan apa saja yang sudah dan belum terimplementasi dengan baik dari Kemendikbud RI selama masa pandemi ini.
"Tadi saya sudah mendapat beberapa jawaban, PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) di sini rata rata yang terlaksana tidak lebih dari 40 persen. Menurutnya butuh beberapa alternatif kebijakan yang bersifat terobosan guna menyempurnakan implementasi kebijakan yang diterapkan dengan pola pembelajaran jarak jauh secara daring selama ini," lanjutnya.
"Berarti butuh kebijakan-kebijakan terobosan supaya bisa menggenapi PJJ yang 60persennya, gimana caranya. Tadi sudah ada beberapa solusi, di antaranya guru-guru keliling, terus perlu pengadaan smartphone karena tidak cukup dengan kuota, dan seterusnya," pungkas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jabar ini menambahkan.
(sya/mud)
