.webp)
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Cimahi. Mereka ngotot meminta kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebesar 8 persen untuk tahun 2021.
Mereka meminta unsur pemerintahan di Kota Cimahi mengabaikan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 yang memutuskan upah tahun depan tidak naik.
SE tersebut diikuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar Rp 1.810.351,36 atau sama seperti UMP Jawa Barat tahun 2020.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami melakukan aksi ke Gedung DPRD agar mereka merekomendasikan kenaikan upah sebesar 8 persen di masa pandemi COVID-19," ungkap Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Asep Jamaludin saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).
Massa aksi yang berkumpul pada Selasa siang kemudian bubar perlahan setelah Sekretaris Dewan Cimahi menemui mereka lalu menjanjikan audiensi dengan pimpinan dewan. Sebab saat aksi unjuk rasa berlangsung, tak ada satupun anggota dewan di DPRD Cimahi lantaran tengah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.
Ketua Dewan Pengupahan Kota Cimahi Yanuar Taufik mengatakan, untuk sementara ini pihaknya belum memutuskan untuk UMK tahun 2021. Namun kemungkinan besar akan sama seperti tahun ini yakni Rp 3.139.274,74.
"Kemungkinan besar sama karena ikut gubernur. Edarannya kan sudah ada," katanya.
Dalam waktu dekat ini pihaknya akan membahas terkait upah yang dipermasalahkan kalangan buruh kemudian diusulkan ke Wali Kota Cimahi dan diteruskan ke Gubernur Jawa Barat untuk diputuskan.
"Sebelum tanggal 21 November sudah harus diputuskan. Mau dibahas dulu di Dewan Pengupahan Kota Cimahi," tandasnya.
(mso/mso)
