.webp)
Desa dinilai oleh pasangan Yena Masoem dan Atep sebagai penopang kesejahteraan masyarakat. Bagi pasangan Cabup dan Cawabup Kabupaten Bandung nomor urut dua ini sudah seharusnya digitalisasi tingkat desa digencarkan.
Hal tersebut mereka sampaikan dalam debat perdana yang diselenggarakan di Kopo Square, Margahayu, Kabupaten Bandung. Debat perdana kali ini bertemakan menyoal "Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat".
"Misi kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih transparans dan profesional. Yang tadi disampaikan mengenai digitalisasi dalam pemerintahan itu mutlak harus dilakukan. Kami punya banyak pengalaman, bagaimana kami mengelola banyak perusahaan. Sehingga kami akan menerapkan sistem teknologi di Kabupaten Bandung," kata Yena yang mengenakan baju warna merah cerah itu, Sabtu (31/10/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini, kata Yena, masih ditemukan carut marutnya data antara pusat dengan daerah. Ia mencontohkan, persoalan bantuan sosial yang sering terjadi saat ini dikarenakan tidak terintegrasinya data pusat dengan daerah.
"Sekarang ini yang terjadi adalah carut marut bantuan sosial dan itu juga terkait dengan data. Sehingga data ini akan transparan, data ini akan bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung," keluh Yena.
"Kami akan pastikan dengan data teknologi yang kami miliki ini tidak ada lagi permasalahan - permasalahan seputar pembuatan KTP, carut marut data bantuan sosial dan juga program-program lainnya," tambahnya.
Maka dari itu, ia menawarkan akan membuat sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data daerah dan pusat akan menjadi lebih baik. Di mana, nantinya akan dibangun sistem dari tingkat desa.
"Kami akan membuat data yang terintegritas dari pusat, pemerintahan daerah sampai tingkat desa. Sehingga kami akan membangun digitalisasi desa. Desa menjadi penopang untuk kesejahteraan masyarakat, menjadi ujung tombak bagi masyarakat," ujarnya calon yang diusung oleh PDIP dan PAN itu.
"Jadi kami akan membuat aplikasi berbasis teknologi, tentunya yang akan kami integrasikan ke desa-desa. Sehingga masyarakat bisa mengakses," terangnya.
Bukan hanya pelayanan, ia pun akan mencoba membuka keran informasi yang sering kali sulit diakses masyarakat. Diberikannya akses tersebut dapat menunjukkan sikap pemerintahan yang transparan.
"Ini pun terkait dengan peningkatan pelayanan terkait dengan anggaran APBD. APBD ini juga seharusnya bisa diketahui oleh masyarakat. Kita akan membuat yang namanya Festival APBD, sehingga masyarakat bisa mengetahui proyeksi anggaran itu untuk apa saja. Pendidikan kesehatan dan lain sebagainya," tutup Yena.
(ern/ern)
