Tak Akan Ikuti Jateng, UMP Jabar 2021 Tetap Sama Seperti Tahun Ini

Yudha Maulana - detikNews
Sabtu, 31 Okt 2020 15:00 WIB
Buruh Jabar minta kenaikkan UMK 20 persen.
Foto: Mochamad Solehudin
Bandung -

Upah minimum provinsi (UMP) 2021 dipastikan besarannya akan tetap sama dengan UMP 2020, yang berkisar di angka Rp 1.810.351,36.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, tak naiknya besaran UMP 2021 mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"UMP ini amanat dari PP Nomor 78 tahun 2015, bahwa gubernur selambat-lambatnya harus menetapkan dan mengumumkan pada 1 November, dan ini kewajiban yang harus dilaksanakan, kemudian dasar penetapan UMP ini, pak gubernur adalah dari surat edaran Menaker," kata Taufik di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/10/2020).

"Kemudian juga dari berita acara dewan pengupahan Provinsi Jabar tentang rekomendasi penetapan UMP Jabar 2021, tanggal 27 Oktober 2020, dan ketiga adalah surat rekomendasi dewan pengupahan Jabar," katanya.

Taufik mengatakan, alasan Pemprov Jabar tak menaikkan UMP ini dikarenakan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis data yang dijadikan acuan bagi dewan pengupahan provinsi untuk menentukan angka kebutuhan hidup layak (KHL).

"Untuk KHL ini, ada aturan mengenai penggunaan KHL ada d Permenaker 18 tahun 2020, pada Oktober mengharuskan dewan pengupahan provinsi harus segera menetapkan KHL berdasarkan data BPS, namun sampai tanggal 27 rapat pleno dewan pengupahan data-data BPS ini belum dirilis," kata Taufik.

"Dan dari PP 78 ini ada formulasi untuk penetapan UMP, yaitu UMP tahun berjalan dikalikan penambahan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Nah sampai saat ini kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ketiga dari BPS ini aru tanggal 2, dan PE ini 4 November. kalau melihat data rilis BPS di triwulan kedua ini maka PE jabar ini minus 5,98 %, Maka kalau melihat inflasi di bulan yoy di September 1,7. maka UMP jabar dipastikan akan turun. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka jalan tengahnya ini mengikuti surat edaran dari Menaker sama dengan 2020," kata Taufik melanjutkan.

Taufik mengatakan, UMP 2021 ini menjadi acuan bagi kabupaten /kota sebagai jaring pengaman sosial. Jangan sampai, ada buruh di daerah yang diberi upah di bawah UMP yang ditetapkan.

"Untuk UMK ini kabupaten dan kota memiliki waktu sampai 21 November, nantinya untuk di kabupaten kota adalah UMK sehingga kami harap datanya lebih jelas dan ini SE ada kekuatan yang sesuai regulasi hukum yang ada," katanya.

Kebijakan ini berbeda dengan Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 Jateng tahun depan sebesar 3,27%. Dengan demikian Ganjar tidak mengikuti edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang tidak menaikkan UMP 2021.

Ganjar mengatakan bahwa UMP Jateng tahun depan sebesar Rp1.798.979,12. Artinya, ada kenaikan dibanding UMP tahun ini yang sebesar Rp1.742.015. Ia tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan melainkan tetap berpegang teguh pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp1.798.979,12," kata Ganjar di rumah dinasnya, Jumat (30/10/2020).

Pertimbangan lain dalam penetapan UMP Jateng 2021 adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, APINDO dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

"UMP Jateng tahun 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan, bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," jelasnya.

(yum/ern)