Buruh Jabar Audiensi Upah Minimum ke Pemprov, Apa Hasilnya?

Yudha Maulana - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 19:45 WIB
Begini hasil audiensi buruh dan Pemprov Jabar terkait upah minimum 2021
Kepala Disnakertrans Jabar Taufik Garsadi (Foto: Yudha Maulana)

Ia memahami kekhawatiran buruh yang tak ingin jika besaran UMK tak naik pada 2021 mendatang. Tetapi, jika UMP dan UMK tetap mengacu pada PP 78, maka dikhawatirkan besaran upah turun karena laju ekonomi yang tengah mandek.

"Saya khawatir turun jika mengacu PP 78, karena ekonomi minus. Ini sebenarnya win-win solution, kecuali jika kabupaten/kota siap. Ini hampir semua provinsi menetapkan, karena tak ada waktu lagi," katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, akan terus mendorong serikat buruh untuk mengawal proses penetapan upah minimum ini.

"Hari ini permohonan revisi SK UMSK 2020 sudah disepakati bahwa, ini akan diajukan surat dinas dari Dewan Pengupahan dan kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan rekomendasi. Nanti dengan dasar-dasar itulah Dinas Pengupahan Jabar akan mengusulkan ke Biro Hukum Pemprov Jabar untuk dilakukannya perubahan," kata Roy.

Ia berharap survei KHL oleh kabupaten/kota serta rekomendasi besaran UMK bisa segera ditetapkan pada 2 November mendatang.

"Kami dorong secepatnya pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan survey KHL, dan segera diajukan ke Pemprov Jabar, kalau bisa hari Senin (2/10) agar bisa dilakukan revisi apabila tidak sesuai, karena mekanismenya berproses," ucapnya.

Sebelumnya, ribuan buruh dari gabungan berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung pada Selasa (27/10/2020). Mereka menolak Upah Minimum 2021 yang ditetapkan tak naik atau sama dengan Upah Minimum 2020 karena situasi pandemi COVID-19.

Halaman

(yum/mud)