Walkot Tasikmalaya Ditahan KPK, Ridwan Kamil Minta Warga-Birokrat Tenang

Yudha Maulana - detikNews
Senin, 26 Okt 2020 20:22 WIB
Curhat soal Corona, Ridwan Kamil ngaku pernah dibawa mimpi
Ridwan Kamil (Foto: Yudha Maulana)
Tasikmalaya -

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar masyarakat dan birokrat di Kota Tasikmalaya tetap tenang, usai penahanan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 23 Oktober 2020 lalu.

Ridwan mengatakan, jalannya pemerintahan di Kota Tasikmalaya akan tetap berjalan. Pasalnya, roda pemerintahan kini akan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf.

"Sesuai peraturan perundangan kalau nomor satu berhalangan, nomor dua akan menggantikan. Kita paham status beliau (tersangka) sudah lama, tetapi status penahanan baru sekarang karena pertimbangan khusus dari KOK, saya meminta masyarakat dan birokrasi di Tasikmalaya tetap tenang menjalankan sesuai dengan prosedur," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/10/2020).

"Jika ada kesulitan kontak pak gubernur dan jajaran lewat pak Sekda, kita dukung kondusifitas, sosial, politik, ekonomi Kota Tasik. Apalagi situasinya sedang covid," katanya melanjutkan.

Ia pun memberikan pesan kepada para calon kepala daerah di 8 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk meluruskan kembali niat dalam memangku jabatan. "Jangan diniatkan untuk mencari nafkah dalam kepemimpinan, itu hal yang fundamental.Kalau niat mencari nafkah akan bersiasat melakukan cara untuk mencari penghasilan yang tidak semestinya," kata Kang Emil.

"Saya hanya mendoakan agar kemuliaan niat itu harus kuat, untuk calon-calon yang maju di delapan daerah harus jadi pelajaran, apa yang terjadi kepada kepala daerah di Jabar selama lima tahun terakhir," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman resmi ditahan KPK. Budi merupakan tersangka kasus dugaan suap ke mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

"Pada hari ini KPK menahan saudara BBD (Budi Budiman), Wali Kota Tasikmalaya periode 2012-2017 dan 2017-2022 dalam perkara dugaan suap terkait dana alokasi khusus Kota Tasikmalaya 2018," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Jumat (23/10/2020).

Budi akan ditahan 20 hari di Rutan Cabang KPK Kavling C1 sejak hari ini hingga 11 November 2020. Untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, Budi akan diisolasi terlebih dahulu.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka karena diduga memberi suap terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya. Total dugaan suap yang diberikan berjumlah Rp 400 juta.

"Tersangka diduga memberi uang total sebesar Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan," ucap Kabiro Humas KPK saat itu, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/4).

Budi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Budi merupakan tersangka ke-7 dalam pusaran kasus dugaan suap terkait pengurusan DAK ini.

(yum/mud)