.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengajak penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam mengawasi Pilkada Kabupaten Bandung. Meskipun memiliki keterbatasan, para penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama.
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dalam rangka mengajak penyandang disabilitas untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih," ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi, Senin (26/10/2020).
Menurut Hedi, adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mereka terkait hak dan kewajiban dalam Pilkada tahun ini. Salah satu hak yang didapat mereka yakni terdaftar sebagai DPT atau tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di antaranya dia bisa melakukan pengawasan partisipatif agar semua yang dalam pilkada ini menaati regulasi termasuk kita juga mendorong agar memeriksa apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Mereka juga diharapkan aktif melaporkan di lapangan dugaan pelanggaran," tutur Hedi.
Selain itu, mereka pun berhak apabila setiap hak tersebut tidak didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Seperti, apakah TPS saat pelaksanaan pencoblosan ramah disabilitas atau tidak.
Ia menyebutkan saat ini jumlah pemilih yang memiliki keterbatasan ada sekitar 2.500 orang. "Semisal, TPS tidak sesuai, seperti tidak ramah disabilitas, tidak ada template atau surat-suara yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Hal-hal seperti itu jadi fokus kami. Kita sama-sama untuk mengawal disabilitas yang mencapai 2.500 orang bisa ikut sama-sama merasakan hadirnya penyelenggara pilkada ini," tutur Hedi.
Tonton video 'Bawaslu: Kampanye Daring Pilkada Baru 5%':
