.webp)
Ribuan buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintahan Kabupaten Serang. Mereka menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Massa aksi sendiri mulai berdatangan dari kawasan Serang timur dan berkumpul di Alun-alun Barat Kota Serang Jalan Veteran bahkan sejak, Rabu (14/10/2020) pukul 13.00 WIB. Massa terus berdatangan sampai pukul 15.00 WIB dan menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara.
Perwakilan aliansi buruh sendiri diterima oleh Pjs Bupati Serang Ade Ariyanto di kantor pendopo bupati. Mereka ingin Pemkab Serang dan DPRD Serang menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law ke pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: 4 Polres di Jabar Miliki Komandan Baru |
Perwakilan buruh Asep Danawirya meminta Pjs Bupati agar bisa menyampaikan sikap buruh untuk menolak Omnibus Law. Dia menyebut, buruh kecewa atas disahkannya undang-undang tersebut karena dinilai merugikan.
"Hari ini buruh marah, kemarin kami berangkat untuk ke Jakarta tapi hanya sampai Bitung. Kami sampaikan aspirasi agar DPR dan Pemkab Serang sama-sama dengan hati kami. Kami tidak terima Omnibus Law, kami tidak bisa ke pemerintah pusat," kata Asep di hadapan perwakikan Pemkab Serang, Rabu (14/10/2020).
Pemkab Serang dan DPRD, menurutnya, bisa memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat dan DPR RI. Isinya agar UU Omnibus Law tidak diberlakukan dan diganti Perppu.
"Kami menolak bukan merevisi, kami sudah mengkaji ini dan menyedihkan. Kami prihatin sekali dengan undang-undang ini," ujarnya.
Antara perwakilan buruh dan Pjs Bupati Serang sendiri menyepakati agar aspirasi buruh disampaikan ke pemerintah pusat.
(bri/mso)
