Nomor Urut Pilkada Pandeglang: Irna-Tanto 1 dan Thoni-Miftah 2

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 12:37 WIB
Pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut KPU Pandeglang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Irna Narulita-Tanto Warsono Arban mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan Thoni Fathhoni Mukson-Miftahul Tamamy mendapat nomor urut 2.
Irna Narulita-Tanto Warsono Arban nomor urut 1 dan Thoni Fathhoni Mukson-Miftahul Tamamy nomor urut 2. (Foto: dok.KPU Pandeglang)
Pandeglang -

Pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut KPU Pandeglang menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Irna Narulita-Tanto Warsono Arban mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan Thoni Fathhoni Mukson-Miftahul Tamamy mendapat nomor urut 2.

Pleno terbuka ini dilakukan Hotel Horison Karang Tanjung, Pandeglang. Pasangan yang pertama kali datang yaitu Thoni-Miftah pertama kali mengambil nomor urut kemudian disusul oleh Irna-Tanto. Dari situ, masing-masing calon melakukan pengundian dan menunjukkan masing-masing nomor urut yang didapat untuk Pilkada Pandeglang 2020.

"Nomor urut 1 Irna-Tanto dan nomor urut 2 Thoni-Miftah," kata Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai, Kamis (24/9/2020).

Sujai menuturkan, KPU menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat pleno pengundian nomor urut ini. Orang yang boleh masuk ke pleno pengundian dan penetapan adalah sesuai surat undangan yang disampaikan, salah satunya pimpinan partai. Tidak ada pendukung yang boleh masuk ke lokasi pengundian.

Ia memastikan bahwa tidak ada kerumunan saat pengundian. KPU sudah mengimbau masing-masing calon agar tidak membawa pendukung ke lokasi.

Setelah pengundian ini, KPU menyampaikan bahwa mulai besok, Jumat (25/9) adalah tahapan laporan awal dana kampanye. Ini harus disampaikan masing-masing calon ke KPU sampai pukul 18.00 WIB. Setelah itu, tahapan kampanye baru dimulai pada 26 September hingga 5 Desember.

"Tadi sudah kami sampaikan metode kampanye masih ada pertemuan tatap muka terbatas. Cuma perlu diperhatikan jumlah peserta dan kewajiban memberitahukan ke kepolisian dan tembusan. Sebelum kampanye kewajiban menyampaikan surat ke polisi, KPU dan Bawaslu tembusan," tutur Ahmad.

(bri/bbn)