KPU Izinkan Konser Musik Saat Kampanye, Bawaslu Sukabumi: Tunggu Juknis

Syahdan Alamsyah - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 13:45 WIB
Rear view of excited crowd enjoying a DJ performance at a festival. There are many raised hands, some of the holding cell phones and taping the show.
People in foreground are released.
Ilustrasi konser musik (Foto: iStock)
Sukabumi -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan acara-acara yang berpotensi mengundang kerumunan seperti konser musik, bazzar hingga jalan santai. Aturan itu tertuang dalam Pasal 63 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Aturan itu berisi tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19. PKPU ini ditetapkan pada 31 Agustus 2020 dan diundangkan pada 1 September 2020.

"Kalaupun kegiatannya seperti itu tentu berpotensi mengundang keramaian ya, hanya saja ini kan belum jelas ini berapa kapasitas yang hadir. Berapa jumlahnya PKPU ini kan menyesuaikan dengan masa pandemi tetapi belum jelas petunjuk teknisnya," kata Teguh Hariyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi ketika dimintai tanggapan soal PKPU tersebut, Kamis (17/9/2020).

Teguh mengatakan kegiatan-kegiatan tersebut harus tetap dibatasi karena menimbulkan kerumunan dan dikhawatirkan memicu penyebaran COVID-19. Untuk aturan itu, Teguh mengaku belum menerima petunjuk teknis (Juknis) secara lengkap.

"Untuk juknisnya kan belum keluar, berapa yang hadir kalau misalkan rapat terbuka rapat umum kalau dalam PKPU yang lama kan sudah jelas aturan dan berapa (yang hadir). PKPU 10 memang keluar, bisa konser dan lainnya nah kita nunggu jumlahnya berapa kalau Perbawaslu kan belum keluar," lanjut Teguh.

Teguh berharap saat pelaksanaan nanti baik kepolisian, TNI dan pemerintah daerah harus hadir ketika aturan itu nantinya benar-benar dilaksanakan. "Semuanya harus tegas, hari ini ada pembahasan mengenai aturan itu di Pendopo Palabuhanratu," jelas dia.

Teguh berharap ada aturan terperinci soal kampanye di masa pandemi, ia mencontohkan misalkan apakah konser nanti digelar secara virtual atau bagaimana. "Aturan Perbawaslu biasanya mengiringi, misalkan konser boleh tapi secara virtual, atau seperti di luar negeri konser di atas mobil bisa jaga jarak dan sebagainya," pungkas dia.

Aturan soal acara konser, bazzar dan jalan santai tertuang dalam aturan PKPU terbaru yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020 dan diundangkan pada 1 September 2020.

"Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah," demikian bunyi dalam pasal tersebut, seperti dilihat detikcom, Kamis (17/9/2020).

Berikut ini bunyi lengkap pasal 63:

(1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
g. melalui Media Sosial.

Dalam pasal itu, juga diatur batasan peserta yang diperbolehkan mengikuti gelaran acara-acara tersebut. Maksimal peserta yang diizinkan untuk hadir secara fisik hanya 100 orang dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Aturan ini ada dalam Pasal 63 ayat 2.

"Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat," demikian bunyinya.

Sebelumnya, aturan menggelar konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 ini mendapat sorotan dari Satgas Penanganan COVID-19. KPU pun menjelaskan dibolehkannya konser musik dalam kampanye tidak bisa diubah. Hal ini karena sudah ada landasannya di undang-undang.

"Bentuk-betuk kampanye juga sudah diatur di situ, tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya," ujar Raka, Selasa (15/9).

Video 'KPU Izinkan Konser Musik di Pilkada, Komisi IX: Massa Harus Dikontrol':

[Gambas:Video 20detik]



(sya/mud)