Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI) meminta kepada Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) agar kebijakan umum perubahan anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (KUPA-PPPAS) TA 2021 agar difokuskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
"Kami DPRD bersepakat betul-betul akan berjuang, bagaimana uang itu menyentuh dan memulihkan ekonomi. Jangan dipakai hura-hura," kata Ketua ADKSI Lukman Said kepada wartawan di Hotel Holiday Inn Bandung usai menghadiri acara ADKSI Jabar, Kamis (10/9/2020).
ADKSI bersepakat, akan mengawal anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi. "Kita sepakat akan mengawal dana COVID-19 itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, anggota ADKSI Jabar yang berasal dari 18 kabupaten di Jawa Barat hadir untuk membahas dan menyamakan persepsi untuk penyusunan APBD tahun 2021.
Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) ADKSI Jabar Rudy Susmanto berujar, anggaran Tahun 2021 harus benar-benar digunakan untuk percepatan ekonomi.
"Kita harus pastikan bahwa untuk anggaran 2021 betul-betul harus terkait percepatan pertumbuhan ekonomi, anggaran yang disusun di KUPA-PPPAS nanti menjadi RAPBD dan APBD kita harus pastikan bahwa program-program tersebut betul-betul untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, entah untuk UMKM ataupun sebagainya," ungkapnya.
Selain itu, untuk melindungi masyarakat pihaknya akan rekomendasikan kepada seluruh DPRD di provinsi Jabar yang belum memiliki perda terkait perlindungan petani dan nelayan. Perda itu akan segera usulkan karena itu penting untuk masyarakat di Jabar.
"Itu akan menjadi pelajaran berharga, di tengah-tengah masa pandemi ini salah satu ketahanan pangan itu menjadi sumber utama untuk keberlangsungan hidup masyarakat maupun bangsa dan negara," ujarnya.
Saat disinggung, apakah percepatan perekonomian tersebut akan terganggu kembali karena ada beberapa wilayah yang kembali menerpakan PSBB. Menurutnya l, pihaknya akan berfokus pada penanganan masyarakat.
"Kalau bicara soal anggaran, tentunya kita akan berfokus pada penanganan masyarakat. Dengan adanya PSBB dan lainnya, tentu setiap wilayah punya kebijakan masing-masing. Kita membahas langkah-langkah apa yang bisa menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan ekonomi pun tetap berjalan," jelasnya.
(wip/mud)
