.webp)
Polemik keanggotaan Din Syamsudin di Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Bandung (ITB) masih berlanjut. Kali ini, Senat Akademik buka suara perihal tersebut.
Ketua Senat Akademik ITB Hermawan Kresno Dipojono mengatakan hingga saat ini Din Syamsudin masih mendapatkan ruang sebagai anggota di MWA ITB.
"Sampai saat ini (Din Syamsudin) masih ada mandat dari Senat," kata Hermawan dalam pesan singkatnya, Selasa (1/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan pemilihan anggota MWA dilakukan oleh Senat Akademik ITB. Kemudian hingga saat ini, belum ada perubahan apapun terhadap keputusan tersebut dengan pertimbangan anggota ITB berasal dari unsur masyarakat.
"Senat yang memilih anggota MWA dari unsur masyarakat dan pilihan itu belum berubah atau diubah sampai saat ini," ujarnya.
Sementara itu Juru Bicara GAR alumni ITB Shinta Madesari mengatakan, berdasarkan sepengetahuan para alumni, Din Syamsudin memang diusulkan oleh beberapa anggota senat. Namun jika melihat dari Statuta ITB pasal 20 ayat 3 menyebutkan MWA merupakan pengambil keputusan tertinggi.
"Tetapi, kalau lihat statuta, pengambil keputusan tertinggi kan MWA bukan Senat," kata Shinta.
Dia mengatakan, meskipun senat telah memberikan mandat namun Ketua MWA ITB sudah membenarkan pengunduran diri Din Syamsudin. Hal tersebut menjadi dasar pengusulan penggantian anggota yang dilakukan oleh Senat Akademik.
"Sekalipun Senat memberi mandat, tetapi kalau Pak Din sendiri sudah mengundurkan diri dan diaminkan oleh Ketua MWA, ya harusnya senat mengusulkan pengganti," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak dua ribu alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme (GAR) mendesak Prof.Dr. M. Din Syamsuddin dicoret sebagai Anggota MWA ITB.
Surat terbuka itu diteken 2.065 alumni ITB lintas angkatan dan jurusan pada Selasa (25/8/2020), yang ditujukan untuk Ketua MWA ITB. Permintaan GAR ini merupakan bentuk penegasan lebih lanjut dari permintaan serupa yang telah disampaikan sebelumnya, melalui Surat GAR tertanggal 25 Juni 2020 serta melalui Siaran Pers GAR pada 16 Juli 2020 lalu.
Tonton juga 'Din Syamsuddin: Sangat Mungkin Ada yang Gembosi KAMI':
Dalam surat terbuka tersebut ada sepuluh poin yang disampaikan berkaitan dengan permintaan penegasan Ketua MWA ITB. Beberapa poin membahas persoalan keterlibatan Prof Din sebagai pimpinan kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Mereka menganggap hal tersebut adalah perwujudan dari sikap yang selalu menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun Pemerintah Republik Indonesia yang sah.
"Sedikit banyak ada pengaruhnya mbak. Deklarasi KAMI hanya semakin menguatkan alasan kami untuk minta supaya pak Din diberhentikan dari MWA. Karena semakin terbukti bahwa sikapnya yang menentang pemerintahan NKRI," kata Juru Bicara GAR Alumni ITB Shinta Madesari saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (26/8/2020).
Sementara itu, Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengatasnamakan Keluarga Alumni Penegak Pancasila Anti Komunis (KAPPAK) menyikapi tindakan sebagian alumni yang menginginkan pencopotan Din Syamsuddin sebagai anggota Majelis Wali Amanat.
Perwakilan Presidium KAPPAK Erry Nirbaya yang merupakan alumni ITB 76 menegaskan pemilihan anggota MWA dipilih oleh Senat Akademik ITB. Menurutnya, sikap Din Syamsudin yang berfikir kritis merupakan kebebasan pendapat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.
"Negara ini negara hukum, segala sesuatunya harus diproses sesuai hukum," kata Erry saat dihubungi detikcom, Rabu (26/8/2020).
