15 Ribu Warga Bandung Barat Diprediksi Jadi Penerima Bansos Ganda

Whisnu Pradana - detikNews
Jumat, 24 Jul 2020 18:04 WIB
Ilustrasi Subsidi Bunga
Ilustrasi (Foto: shutterstock)
Bandung Barat -

Sebanyak 15 ribu lebih warga Kabupaten Bandung Barat diprediksi masuk data penerima bantuan sosial (bansos) ganda lantaran bertambahnya jumlah penerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial.

Saat ini, jumlah penerima bansos di Bandung Barat bertambah dari 32 ribu orang menjadi 85 ribu orang. Angka tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS.

Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo mengatakan Kementerian Sosial mengakomodir data penerima BST usulan Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Perikanan, dan Kelautan, dan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga ada penerima bansos ganda.

"Kemungkinan kasus penerima bansos ganda itu bisa lebih besar, karena tidak ada pemadanan data dengan Dinsos. Jadi semua pengajuan diakomodir, kami prediksi ada 15 ribu penerima ganda," ujar Heri Jumat (24/7/2020).

Sebelumnya pihaknya tidak mengetahui adanya penambahan penerima bansos tersebut. Hal itu karena usulan penerima manfaat bansos langsung dilakukan oleh masing-masing kementerian kepada Kemensos RI.

"Ini kan upaya pemerintah pusat untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran bansos bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi kita juga tidak dilibatkan dalam verifikasi data karena ini langsung dari pusat," katanya.

Ia menyebut pada penyaluran BST tahap I dan II masih menggunakan data 32 ribu KK. Oleh karena itu tidak sedikit masyarakat yang menerima bansos ganda.

"Setidaknya dari 85 ribu KK yang menerima BST kemungkinan besar merupakan KPM yang sebelumnya menerima bantuan misalkan PKH, BPNT, bansos provinsi maupun bansos dari Pemkab Bandung Barat," terangnya.

Sementara itu, saat disinggung adanya pemotongan BST yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor dirinya menyatakan sebanyak 24 KPM tersebut telah menerima Bansos sebelumnya.

"Seperti yang di Cipongkor sebenarnya itu masyarakat yang telah menerima bansos selain BST tapi akhirnya diberi lagi BST," jelasnya.

Heri mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh oknum perangkat desa tidak dibenarkan dengan alasan apapun walaupun KPM bersangkutan menerima bansos dobel. Ia menegaskan BST tersebut hak mutlak penerima manfaat berdasarkan SK dari Kemensos.

"Walaupun dengan niat yang baik, tetap saja caranya yang salah. Meskipun melalui Musdesus terlebih dahulu. Karena itu merupakan hak penerima manfaat," tandasnya.

(mud/mud)