Pandemi Corona

Dede Yusuf Dorong Pemkot Bandung Alihkan Dana BOS untuk Kuota Internet

Wisma Putra - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 14:03 WIB
Dede Yusuf
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf (Foto: Wisma Putra).
Bandung -

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalihkan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kuota internet demi membantu siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Sebetulnya rekomendasi kita yang sudah diminta relaksasi BOS itu salah satunya meminta kuota. Jadi bisa membantu bagi guru dan muridnya," kata Dede Yusuf di Balai Kota Bandung, Jumat (17/7/2020).

Selain itu, pihaknya juga meminta agar provider memberikan program kuota internet gratis di tengah pandemi Corona. Sehingga kegiatan belajar siswa bisa berjalan dengan baik.

"Lalu yang sedang kita minta, program gratis dengan vendor-vendor seperti Telkomsel, Indosat dan lain-lain. MoU-nya Minggu ini akan diselesaikan. Karena itu lintas kementerian dengan Kominfo," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena PJJ di masa pandemi COVID-19 ini belum dapat diprediksi sampai kapan. Sehingga berbagai upaya perlu dilakukan.

"Kunci utamanya adalah kalau PJJ diperpanjang sampai tahun depan, mau tidak mau menjadi tanggungjawab pemerintah, tidak boleh jadi tanggungjawab orangtua dan siswa. Maka BOS yang selama ini dibayarkan untuk membiayai mereka pendidikan sekolah, mau tidak mau dialihkan untuk pembelajaran jarak jauh juga, karenakan tidak dimanfaatkan fasilitasnya," jelasnya.

Menurutnya, aturan ini sedang dikaji oleh Pemkot Bandung. "Ini sedang dikaji, agar jangan sampai akhirnya orang tua itu menjadi terbebankan dengan adanya belajar dari rumah," tambahnya.

Dede Yusuf juga menyoroti, soal PJJ. Pihaknya meminta, agar PJJ dilakukan tidak lebih dari dua jam, karena seperti diketahui bila PJJ dilakukan lebih dari dua jam bisa membuat bosan siswa. Selain itu, teknik pembelaannya juga harus menarik.

Saat disinggung soal daerah yang belum memiliki akses internet, menurutnya dalam jangka panjang Kemendikbud bersama Kemenkominfo harus segera memikirkannya.

"Tidak boleh tatap muka, yang dilakukan kunjungan guru ke anak-anak. Bukan anak-anak yang datang, guru yang mengunjungi dan tentu harus dibiayai oleh sekolah. Modul juga termasuk, itu sudah berjalan, yang penting tidak tatap muka dan berkumpul dalam ruangan tidak boleh," pungkasnya.

(wip/mso)