Sebanyak 12.403 jiwa dari 4.188 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban bencana longsor di Sukajaya, Kabupaten Bogor menerima bantuan jaminan hidup (jadup) dari pemerintah sebesar Rp 3,72 miliar.
Penyerahan bantuan dilakukan secara bersamaan dengan peresmian 1.753 hunian sementara untuk korban longsor yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati.
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan penyerahan bantuan di Sukajaya merupakan realisasi janji Presiden Joko Widodo kepada korban tanah longsor di Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah realisasi kepada rakyat di Kecamatan Sukajaya, khususnya dari 4 desa yang terdampak bencana alam longsor," kata Juliari usai memberikan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (6/7/2020).
Penyaluran bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cara non tunai. Pihak Kemensos bekerjasama dengan salah satu bank swasta membukakan rekening untuk penerima bantuan dan diberikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Juliari menyebut, sampai saat ini Kemensos telah mengucurkan bantuan sebesar Rp 6,4 miliar untuk korban bencana longsor di Sukajaya.
"Pada saat bencana, kita juga sudah pernah mengirimkan beberapa bantuan logistik, santunan ahli waris, juga sembako yang nilainya sekitar Rp 2,67 miliar. Jadi, kalau ditotal mungkin dari kami selama bencana sampai sekarang sudah sekitar Rp 6,4 miliar yang kami berikan di Kecamatan Sukajaya, khususnya di empat desa yang terdampak ini," ungkap Juliari.
Pada saat bersamaan, 1.753 hunian sementara juga diresmikan oleh Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sebagai tempat tinggal warga yang rumahnya rusak dan tidak bisa ditempati lagi karena longsor awal Januari 2020 lalu.
"Terima kasih Ibu Bupati dan jajarannya, dan juga Pak Danrem yang sudah merealisasikan komitmen Bapak Presiden untuk warga yang terdampak di hunian sementara ini. InsyaAllah nanti pembangunan huntap (hunian tetap) bisa segera diselesaikan, segera saudara-saudara kita bisa menempati hunian tetap tersebut," katanya.
Kepada Bupati Bogor Ade Yasin, Juliari berpesan agar terus melakukan kajian daerah-daerah di Kabupaten Bogor yang dianggap rawan bencana. Meski bencana tidak selalu bisa dihindari, kata Juliari, tetapi dampak dari bencana akan bisa diminimalisir jika dilakukan kajian dan antisipasi.
"Artinya, walaupun tidak mudah di lapangan, apakah memang daerah-daerah tersebut masih layak untuk dihuni, karena kalau daerah tersebut masih dihuni, bahkan jumlahnya banyak, sampai kapanpun akan terus terjadi bencana alam yang merenggut korban. Boleh saja ada bencana alam, itu suatu yang pasti di Indonesia, tapi kalau tidak ada warga yang menghuni kan kerugiannya, khususnya kerugian jiwanya bisa diminimalisasi," papar Juliari.
Seperti diberitakan sebelumnya, bencana banjir dan tanah longsor terjadi di 4 kecamatan di Kabupaten Bogor pada awal Januari 2020 lalu. Sebanyak 16 orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut dan ribuan orang tidak bisa menempati rumahnya lagi karena ruasak parah dan berada di tempat yang rawan terjadi longsor.
(mud/mud)