Pemprov Banten Buat Skema Pembiayaan Petani, Dilarang Ijon ke Tengkulak

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 16:21 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim
Gubernur Banten Wahidin Halim (Foto: Bahtiar Rifa'i/detikcom)
Serang -

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pihaknya akan turun tangan membuat regulasi agar petani tidak melakukan ijon kepada tengkulak. Hal tersebut dilakukan agar hasil pertanian daerah mencukupi, khususnya selama pandemi virus Corona atau COVID-19.

"Ke depan kita berharap dengan pemerintah turun tangan masyarakat tidak tergantung pada ijon dengan tengkulak yang selama ini emang banyak orang luar. Ke depan kita bangun pertanian pembiayaan dari kita dan jualnya untuk orang Banten dulu," kata Wahidin usai rakor bersama seluruh kepada daerah di Serang, Senin (6/7/2020).

Perbankan dan Pemprov Banten, lanjut Wahidin, akan membantu mempermudah pembiayaan. Meskipun ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemungkinan terganggu akibat pandemi.

"Pemerintah daerah akan menugaskan dinas pertanian melakukan pembinaan termasuk pembiayaan ke masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, regulasi ini perlu khususnya setelah ditutup keran impor beras seperti dari Vietnam. Ini dibuat agar ada ketahanan pangan di daerah khususnya untuk warga Banten sendiri.

Selama ini, khususnya di Tangerang Raya memang jadi daerah yang defisit hasil pertanian. Namun, ada daerah seperti Kota Tangerang yang melakukan kerja sama dengan Pemkab Pandeglang agar komoditas padi bisa dibeli pemerintah kota. Makanya, perlu ada regulasi agar daerah yang defisit hasil pertanian melakukan pembelian hasil petani lokal.

Selain mempermudah permodalan, Pemprov Banten menyiapkan BUMD agrobisnis. BUMD ini yang nanti akan membantu pembelian beras petani dan didistribusikan ke masyarakat.

"Concern kita adalah bagaimana menyiapkan jadi lumbung beras, kalau dari cadangan kebutuhan sih itu sampai Desember masih," kata Wahidin.

Tonton video 'BMKG Bekali Petani Informasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem':

(bri/bbn)