Cegah Corona di Pabrik, Gugus Tugas Jabar Siap 'Gempur' Kawasan Industri

Yudha Maulana - detikNews
Sabtu, 04 Jul 2020 14:50 WIB
Poster
Ilustrasi pandemi Corona (ilustrator: Edi Wahyono)
Bandung -

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (GTPP Jabar) akan melakukan tes masif di kawasan industri. Sasarannya kawasan industri yang berada di Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bogor dan Sumedang.

Pelaksanaan tes masif akan berlangsung pekan depan. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya 21 karyawan pabrik PT Unilever Savoury Factory di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang terpapar virus Corona. Setelah dilakukan pelacakan hingga 3 Juli 2020, 15 keluarga karyawan juga didapati tertular. Sementara tiga puluh orang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).

"Ada bantuan 20.000 test kit lengkap dari pusat untuk tes di daerah industri," ujar Sekretaris GTPP Jabar Daud Achmad ketika dihubungi, Sabtu (4/7/2020).

Daud mengatakan saat ini tindak lanjut temuan kasus terkonfirmasi positif di Unilever telah diambil oleh GTPP Kabupaten Bekasi. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan memberikan bantuan jika dibutuhkan.

"Dari awal juga kita sudah ketat, untuk pengawasan dan pengendaliannya lebih banyak berada di kabupaten-kota. Termasuk surat pernyataan kesediaan melaksanakan protokol kesehatan yang harus dibuat oleh industri-perusahaan juga, kewenangannya ada di kabupaten-kota," tutur Daud.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar kepala daerah di tingkat kabupaten-kota untuk mewajibkan industri melakukan tes PCR minimal 10 persen dari jumlah karyawan yang ada. Langkah tersebut untuk menindaklanjuti 21 karyawan PT Unilever di Cikarang, Kabupaten Bekasi yang terkonfirmasi COVID-19.

"Tes masif terus, dalam dua minggu ke depan, selain pasar, pariwisata dan terminal, kita akan fokus ke industri. karena kasus di Unilever di Kabupaten Bekasi itu lintas wilayah, kerjanya di Bekasi, ada yang datang (pekerja) dari Karawang sebagian," ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7/2020).

"Maka kewaspadaan ekoonomi yang sudah dibuka, meminta kepada kepala daerah untuk mewajibkan industri besar melakukan tes PCR mandiri minimal 10 persen dari total pekerja secara acak untuk memasikan tidak ada anomali lainnya," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu melanjutkan.

(yum/bbn)