.webp)
Pihak Telkom University memberikan tanggapan atas tuntutan mahasiswanya soal Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Mahasiswa kampus tersebut sempat menggelar aksi demonstrasi di Yayasan Pendidikan Telkom, Jumat (3/7/2020).
Kepala Urusan Public Relations Telkom University Daris Rohmansyah mengatakan pihak kampus akan memberikan tiga skema yang akan diberikan kepada mahasiswa. Di antaranya penundaan pembayaran, cicilan dan pemotongan BPP.
"Jadi sebenarnya untuk bentuk penundaan cicilan ini sebenarnya sudah kita informasikan. Cuma penundaan ini untuk mahasiswa yang terdampak COVID dan memang berkeberatan membayar BPP, untuk semester ganjil," ujar Daris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, penundaan pembayaran akan diberikan sampai dengan jadwal UTS. Namun, apabila mahasiswa masih belum dapat membayar, akan diberi keringanan pembayaran BPP sampai dengan sebelum jadwal UAS.
"Kita berikan penundaan pembayaran sampai dengan sebelum UTS, kalau memang sampai dengan UTS mereka masih belum bisa, akan diberikan keringanan sampai UAS," ujarnya.
Daris menjelaskan pihak kampus menyadari betul kondisi ekonomi saat ini yang dialami mahasiswa. Maka, selain penundaan, skema selanjutnya dengan memberikan bantuan pembayaran secara cicil.
"Misalkan masih merasa keberatan, akan kita berikan cicilan pembayaran. Dengan melihat kondisi selama 3-6 bulan ke depan bagaimana perekonomian keluarganya. Karena kan sekarang ekonomi pasti masih pada sulit, jadi kami menerbitkan skema penundaan dan cicilan pembayaran," tutur Daris.
Kemudian, skema selanjutnya yaitu pemotongan biaya. Pemotongan biaya ini pun sama akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa.
Nantinya dari ketiga skema tersebut akan ada beberapa syarat. Tapi Daris tidak menyebutkan apa saja syarat tersebut. Pihak kampus dan akan mengumumkannya di pekan depan.
"Sebetulnya kan pembukaan pembayaran nanti tanggal 6 Juli sampai 15 Agustus. Pengumuman ini akan disampaikan di antara 6 Juli-12 Juli. Jadi teman-teman mahasiswa tidak wajib bayar di awal juga," kata Daris.
Selain tiga tahapan itu, dia menjelaskan, tidak ada kuota khusus terkait skema bantuan ini. Melainkan akan dilakukan beberapa tahapan untuk menjaring siapa saja yang layak mendapatkan bantuan tersebut.
"Sebetulnya ini berlaku untuk semua mahasiswa yang terdampak. Jadi tidak ada kuota, nanti akan kita kumpulkan, akan kita seleksi dari pengajuan permohonannya, akan kita verifikasi juga maka akan kita berikan haknya. Nanti kalau semuanya sudah memenuhi persyaratan," ujar Daris.
