Hadapi Musim Kemarau, Ini Langkah Pemkab Sukabumi

Syahdan Alamsyah - detikNews
Jumat, 03 Jul 2020 19:27 WIB
Ini langkah Pemkab Sukabumi menghadapi musim kemarau
Ini langkah Pemkab Sukabumi menghadapi musim kemarau (Foto: Syahdan Alamsyah)
Sukabumi -

Pemkab Sukabumi menyebarkan surat edaran kepada seluruh kecamatan dan desa yang dinilai akan berpotensi terdampak musim kemarau.

Dampak seperti krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan bencana lainnya sudah mulai diantisipasi sejak adanya surat Gubernur Jawa Barat Nomor 557.12/251/DPSDA sebagai respon atas rilis Kepala BMKG pada 23 Maret 2020 dengan penegasan pada 5 Mei 2020 dan rilis daril LAPAN pada 18 Mei 2020.

"Berdasarkan informasi itu musim kemarau tahun 2020 terjadi pada bulan April-Oktober 2020 yang puncaknya diperkirakan pada Agustus 2020. Sebagai antisipasi dari segala kemungkinan bencana musim kemarau, kami meminta kepada seluruh perangkat kecamatan dan desa untuk menggencarkan sosialisasi dan antisipasi dampak yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, Jumat (3/7/2020).

Salah satu langkah antisipasi musim kemarau dikatakan Iyos antara lain penghematan pemakaian air melalui pengendalian dan pemantauan secara langsung di lapangan.

"Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan sumber daya air, pemeliharaan dan pengamanan sumber daya air serta jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik dan optimalisasi operasi serta pola pemberian air melalui pelaksanaan pola gilir giring," ujar Iyos.

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bidang bencana agar melakukan upaya khusus antisipasi dan mitigasi dampak kekeringan yang sifatnya kedaruratan atau mendesak sesuai dengan permasalahan dan solusi yang dihadapi.

Seperti pemantauan air untuk kebutuhan domestik dengan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan dengan instansi lain di luar perangkat daerah Kabupaten Sukabumi terkait pelaksanaan urusan sub
bencana.

"Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan drainase dan perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi dan pemantauan sub urusan geologi melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah unit kerja terkait lainnya untuk melaksanakan optimalisasi pemanfaatan air drainase, air tanah dalam dan sumber air lainnya melalui pompanisasi," bebernya.

Tak hanya itu, komisi Irigasi Kabupaten Sukabumi agar melaksanakan koordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan bencana kekeringan.

"Intinya, untuk menghadapi puncak musik kemarau, kita sudah berupaya maksimal agar semua perangkat daerah, khususnya intansi yang terkait dan kecamatan serta desa agar terlibat penuh melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi potensi bencana pada puncak musim kemarau," pungkas dia.

(sya/mud)