Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Bima Usul Kriteria Penerima Dipertegas

M Solihin - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 15:00 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya
Wali Kota Bima Arya (Foto: M. Sholihin)
Bogor -

Komisi VIII DPR RI mengaku kerap menerima laporan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 yang tidak tepat sasaran dan verifikasi data yang belum ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka usai melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor, Selasa (30/6/2020) siang.

"Soal bicara kebocoran bansos, saya tidak paham angkanya. Hari ini yang masuk ke kita itu sebatas laporan soal salah sasaran, sebatas soal verifikasi dan validasi data yang belum difollowup (ditindaklanjuti), yang secara sistem pendataan nasional ataupun daerah ini menjadi momentum perbaikan," kata anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini.

"Kita sekarang tracking kelemahan sistemnya supaya ada perbaikan, nah itu pendataan," tambahnya.

Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti program SALUR yang saat ini dijalankan Pemkot Bogor. Menurutnya, program tersebut cukup tepat, terlebih di masa pandemi.

"Yang menarik adalah mulai digunakannya IT (informasi dan teknologi) yang interaktif di Kota Bogor. Miisalnya ada program SALUR, untuk melihat apakah warga dapat bantuan atau tidak. Jadi data itu interaktif. Nah ini sangat penting sekali dalam membangun lnovasi dalam penyaluran dana-dana atau bantuan sosial," kata Diah.

Diah menambahkan, jika sejak 3 bulan terakhir tema pembicaraan adalah bagaimana penanganan COVID-19, maka hari ini persoalan riil ekonomi masyarakat juga sudah saatnya menjadi topik diskusi dan kajian-kajian. Agar bantuan untuk masyarakat dengan usaha kecil menengah menjadi tepat sasaran dan perekonomian masyarakat kembali bangkit.

"Lalu bicara pasca 3 bulan pertama ini, tadi Pak Bima Arya kan bicara soal Economic Reborn, (yakni) bagaimana kegiatan ekonomi ini kembali ke normal. Jadi selain pendekatan disiplin protokol covid, kita juga melihat bahwa kita mau nggak mau penguatan kembali ekonomi mikro di kabupaten dan kota," papar Diah.

"Nah jadi sekarang tahapan baru di tengah era Corona, selain disiplin menjalankan protokol covid bagi masyarakat, juga melihat kondisi potensi ekonomi dengan efektif. Supaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia yang trennya hari ini turun," tutupnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan beberapa usulan terkait bansos kepada pemerintah pusat melalui Komisi VIII DPR RI. Salah satu usulannya yakni, adanya penguatan dan penyamaan kriteria penerima bantuan Covid-19 agar tidak ada kelonggaran yang menimbulkan peluang penyelewengan.

"Kedua, sumber bantuan juga bisa disederhanakan. Karena sekarang kan pintunya banyak, variannya banyak, ada sembako ada uang tunai. Ketiga, untuk bisa warga mengontrol, menginformasikan makanya harus transparan. Kita contohkan di Kota Bogor dengan sistem SALUR," ungkap Bima usai menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI di Balai Kota Bogor.

(mud/mud)