Kemunculan Sunda Empire Dianggap Tak Perlu Proses Pemidanaan

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 11:19 WIB
Suasana sidang kasus Suda Empire
Suasana sidang kasus Sunda Empire (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom).
Bandung -

Kasus kemunculan Sunda Empire dianggap hanya masalah pemahaman ilmu sejarah. Penanganan kasus ini dinilai lebih baik diselesaikan secara dialog.

Hal tersebut diungkap kuasa hukum dari terdakwa Raden Rangga Sasana saat membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (30/6/2020).

"Tidak dipungkiri bahwa kasus ini berawal dari klaim sejarah versi Sunda Empire. Mereka (Sunda Empire) dituduh menyebarkan berita bohong karena dianggap memanipulasi sejarah dan memutarbalikkan fakta. Tuduhan ini didukung pula dengan hasil pemeriksaan terhadap ahli sejarah, akademisi, budayawan dan saksi-saksi lainnya yang memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan klaim Sunda Empire," ucap Misbahul Huda salah satu kuasa hukum Raden Rangga saat membacakan eksepsi.

Dalam kasus ini, ada tiga terdakwa yang disidang. Ketiganya yakni perdana menteri Sunda Empire Nasri Banks, kaisar Sunda Empire Raden Ratna Ningrum dan Raden Rangga selaku Sekjen Sunda Empire.

Kembali ke eksepsi, Huda menyatakan proses penegakan hukum dalam kasus inipun problematik. Aparat penegak hukum dianggap memilih versi yang janggal.

"Di sisi lain, kasus yang berawal dari klaim sejarah ini masuk pada domain ilmu sejarah yang merupakan salah satu ilmu sosial yang potensi ketidakpastiannya lebih besar dari pada ilmu hukum. Dalam kajian sejarah, cukup banyak peristiwa yang memiliki versi sejarah yang saling berbeda satu sama lain dan itu adalah hal yang lumrah," tuturnya.

Maka dari itu, sambung Huda, proses pendekatan atas kasus Sunda Empire ini tak bisa dilakukan secara represif atau melalui pemidanaan. Seharusnya, kata dia, pendekatan lebih kepada dialog musyawarah.

"Maka dalam konteks kasus ini, pendekatan yang lebih jelas dan tepat justru bukan pendekatan represif/pemidanaan, melainkan pendekatan dialog-musyawarah- debat akademis. Di situlah baik para pegiat Sunda Empire maupun tokoh atau akademisi bisa saling beragumentasi mengenai klaim sejarahnya masing-masing berdasarkan bukti-bukti yang ada," ujarnya.

"Jika dalam hal ini memang Sunda Empire tidak bisa membuktikan kebenarannya, konsekuensi dari kesalahannya pun bukan dengan pemidanaan melainkan dengan pembinaan dan pemahaman sejarah yang telah terbukti kebenarannya. Dengan demikian, prinsip restoratif justice yang saat ini terus diupayakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat terpenuhi," kata Huda menambahkan.

Sebelumnya, sidang kasus itu mulai digelar di PN Bandung. Dalam dakwaan , jaksa menyebut ketiganya menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," ucap jaksa Kejati Jabar Suharja saat membacakan surat dakwaan.

Ketiga terdakwa didakwa pasal antara lain Mulai dari dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketiga Pasal 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tonton video 'Petinggi Sunda Empire Didakwa Sebar Hoaks':

(dir/mso)