.webp)
Twitter sempat diramaikan dengan aksi virtual mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui tanda pagar (tagar) #UnpadKokGitu. Kepala Kantor Humas Unpad Dandi Supriadi membenarkan terkait tuntutan mahasiswa tentang penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi COVID-19.
Tagar #UnpadKokGitu ini trending pada Kamis (25/6). "Mengenai tuntutan mahasiswa yang viral di media sosial, memang benar. Tuntutan tersebut keluar karena ketidakpuasan terhadap isi SK rektor tentang penyesuaian UKT," kata Dandi saat dihubungi detikcom, Jumat (26/6/2020).
Lebih lanjut, Dandi mengatakan, mahasiswa menginginkan penghapusan UKT golongan (kelompok) satu, penurunan UKT kelompok lain, dan bahkan mengomentari persyaratan yang dikemukakan dalam SK tersebut. Namun, pihaknya menyebut SK tersebut telah dibuat rasional mungkin untuk mengakomodir berbagai hal, terutama untuk membantu mahasiswa yang kekurangan atau terdampak parah oleh pandemi Corona atau COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain itu, prinsip UKT adalah prinsip keadilan. Di mana yang tidak mampu dapat dikurangi, sementara yang mampu dapat membayar secara keseluruhan. Kalau tuntutannya seperti yang disampaikan mahasiswa, malah akan menghilangkan prinsip keadilan tersebut karena semua disamaratakan," ujarnya.
"Secara umum, Unpad menanggapi tuntutan tersebut dengan meminta mahasiswa mengerti dan mempelajari lebih jauh kebijakan tersebut. Karena kebijakan tersebut sudah dibuat dengan memikirkan kepentingan mahasiswa juga, agar penyesuaian UKT ini tepat sasaran. Kebijakan ini juga sudah mengakomodir semua instruksi yang ada dalam peraturan menteri, jadi sudah tidak ada masalah berkaitan dengan kebijakan nasional," tutur Dandi menambahkan.
Selain itu, persoalan mengenai perkuliahan daring yang tidak memakai fasilitas, Dandi menekankan pada aspek dasar proses belajar mengajar yang tetap berlangsung sesuai aturan dan pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pengajaran. Dia menyebut hanya prosesnya saja yang berubah, awalnya di kelas menjadi daring.
"Sementara fasilitasnya sendiri tetap memerlukan maintenance yang memerlukan biaya. Untuk pelaksanaan kuliah daring, Unpad justru mengeluarkan effort yang lebih dari biasanya untuk penyediaan infrastruktur dan peningkatan kapabilitas dosen. Jadi bukan berarti dengan kuliah daring biaya menjadi tidak ada," katanya.
Begitupun dengan persyaratan yang dipertanyakan mahasiswa karena dianggap seperti akan membuat cicilan rumah atau kartu kredit. Menurutnya, persyaratan UKT itu termasuk dalam syarat standar yang juga berlaku untuk pendaftaran SNMPTN.
"Mengapa seperti itu, salah satunya adalah untuk mengantisipasi keterbatasan di masa pandemi ini yang tidak memungkinkan adanya wawancara langsung secara fisik atau survei langsung ke lapangan," ucap Dandi.
Ia menegaskan syarat-syarat yang ditentukan tidak bersifat mutlak dan masih bisa dinegosiasikan. "Kalau memang ada syarat yang tidak sanggup dipenuhi, tinggal komunikasikan saja dengan Unpad. Akan disesuaikan dengan kondisi yang ada," ujarnya.
Dandi menjelaskan SK yang dikeluarkan tidak bermaksud memberatkan. Dalam hal ini, ia berujar, Unpad membuka peluang sebesar-besarnya untuk segala kondisi mahasiswa. Namun, kata dia, tetap harus mempertahankan prinsip keadilan agar kebijakan yang ada tepat sasaran.
Pihak kampus, sambung dia, menjadwalkan audiensi dengan perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). "Betul, ada rencana pekan depan," kata Dandi.
