PSBB Jabar Berakhir, IDI: Kewaspadaan Tetap Harus Tinggi

Bandung - Pencabutan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil tak akan mengendorkan kewaspadaan tenaga kesehatan di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Pasalnya ancaman penularan COVID-19 dari orang tanpa gejala (OTG) masih bisa saja terjadi kapanpun.

Ketua IDI Jabar Eka Mulyana mengatakan, walau pengembangan vaksin dan obat untuk COVID-19 mulai terlihat progresnya, itu bukan jaminan untuk melonggarkan kewaspadaan. "Tugas kami tenaga medis, perlu waspada ya karena pandemi masih berlangsung, artinya transmisi penularan masih berlangsung juga," kata Eka saat dihubungi, Jumat (26/6/2020).

"Kami tenaga medis, mau sekarang rendah, besok tinggi, tingkat kewaspadaan tetap tinggi," kata Eka melanjutkan.

Menurutnya penyakit yang menyerang saluran pernafasan ini berbeda dengan penyakit lainnya. Secara visual, gejala COVID-19 tidak bisa dilihat oleh kasat mata. "Kalau COVID-19 ini seperti orang sehat saja, dia bisa ke mal, ke tempat lainnya tapi masih ada potensi menularkan," ujarnya.

IDI memberikan masukan, salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dengan merangkul tokoh masyarakat, ulama atau opinion leader untuk menyampaikan kewajiban mematuhi protokol kesehatan dan memeriksakan diri, khususnya di daerah-daerah yang tak terjangkau.

"Karena masih terjadi penolakan dan sebagainya. Sehingga kita perlu merangkul tokoh masyarakat atau ulama di daerah masing-masing. Biasanya tokoh masyarakat atau ulama itu paling didengar di daerah, jadi kalau apa-apa peran mereka sangat besar, protokol kesehatan bisa meresap dan langsung diberlakukan," katanya.

Baca juga: PSBB Jabar Dihentikan, Aktivitas di Mal Kembali Normal?

Terkait siap atau tidak siap Jabar menerapkan new normal, Eka menilai ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerapkan status tersebut.

"Siap atau tidak siap harus siap, ini sudah jadi keputusan pemerintah. Artinya pemerintah mengambil keputusan ini kelihatannya dari dua aspek, pertama dari darurat kesehatan dan kedua dari aspek ekonomi," ujarnya.

"Pertimbangannya pemerintah melihat ekonomi jangan terlalu lama terpuruk, sehingga aktivitas juga harus berjalan lagi, supaya ekonomi pulih. Sementara pandemi masih berlangsung, jadi jalan tengahnya protokol kesehatan harus diberlakukan dengan tepat," pungkas Eka. (yum/ern)