.webp)
Tagar UnpadKokGitu sempat menjadi trending topik di Twitter. Topik yang membahas persoalan tuntutan uang kuliah tunggal (UKT) ini diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Dari pantauan detikcom, hingga pukul 22.43 WIB sudah ada 2 ribu lebih cuitan netizen yang menggunakan #UnpadKokGitu.
Ketua BEM Unpad Riezal Ilham Pratama menjelaskan, titik awal tuntutan rekan-rekan di media sosial yaitu perihal UKT di tahun ajaran 2020/2021 ini. Menurutnya, yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk kritis pada kebijakan rektorat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi gini kemarin itu rektorat mengeluarkan SK terkait penyesuaian UKT. Nah konteksnya UKT ini masih menyeluruh dengan syarat yang ribet juga. Rasanya dengan kuliah daring kita satu semester ke depan berarti kan ada fasilitas yang berkurang juga penggunaannya. Jadi kita mencoba ada pemotongan UKT buat seluruh mahasiswa," kata Riezal saat dihubungi detikcom, Kamis (25/6/2020).
Dia mengatakan, persyaratan yang dipertanyakan ialah perihal lampiran foto rumah dan foto kendaraan. Padahal, kata dia, ada orang tua mahasiswa yang memiliki latar pekerjaan sebagai event organizer (EO) yang pekerjaannya bergantung pada acara-acara.
"Karena kalau bicara tentang COVID-19 yah, COVID-19 ini dampaknya menyeluruh, bisa jadi orang yang kerja di bagian event dan income-nya banyak ya mungkin saja rumahnya besar. Tapi karena sekarang mereka terdampak juga. Maka dampak COVID-19 ini tidak bisa hanya disimplikasi dengan itu. Memang ada persyaratan lain, tapi persyaratan foto rumah dan kendaraan yang kita pertanyakan juga," jelasnya.
Untuk menjawab keresahan mahasiswa, pihak BEM melakukan audiensi dengan rektorat. "Jadi tadi sore melakukan audiensi dengan pihak rektorat yang dihadiri oleh Warek 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan," ujarnya.
"Kalau hasil audiensi yg disampaikan mahasiswa sama, respon dari rektorat sejauh ini masih sama dengan SK. Maka tadi kami tawarkan untuk beraudiensi lagi sekitar satu minggu ke depan yg sama-sama kedua pihak bawa data dan membahas win win solution," tambahnya.
Dia pun mengapresiasi dengan niat baik rektorat yang menerima usulan tersebut. Pihaknya akan membuat data lengkap terkait jumlah data mahasiswa yang terdampak dan solusi perubahan baik pengurangan UKT sampai 50% untuk golongan tiga sampai lima serta pembebasan UKT bagi golongan satu, dua, dan perpanjangan semester.
"Kita sempat melakukan quisioner jadi sekitar 90 persen mahasiswa terdampak. Golongan satu itu Rp 500 ribu, golongan dua Rp 1 juta, golongan tiga Rp 2,5 juta. Dan golongan tiga sampai lima berbeda-beda setiap fakultas, yang paling tinggi itu Fakultas Kedokteran sampai Rp 13 juta," jelasnya.
Dia berharap, tuntutan ini bisa direalisasikan dan bisa berdialog kembali dengan rektorat untuk diambil solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor Humas Unpad Dandi Supriadi mengatakan, kebijakan yang dibuat Unpad sudah dipikirkan serasional mungkin. Baik untuk mahasiswa yang kekurangan termasuk mengenai kebijakan penurunan UKT mahasiswa tertentu dan perubahan kelompok UKT.
"Mengenai syarat-syarat, tentunya itu salah satu cara untuk antisipasi berbagai keterbatasan pertemuan fisik selama pandemi, di mana Unpad tidak bisa melakukan wawancara langsung atau survei langsung," pungkasnya.
(mud/mud)
