Pemprov Banten menganggarkan Rp 245 miliar khusus bagi yang terdampak COVID-19 di realokasi APBD tahap ke-3. Untuk usaha kecil mikro menengah atau UMKM, bantuan dianggarkan sebesar Rp 15 miliar.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babar Soeharso mengatakan, Rp 245 itu dibagi ke 11 dinas yang menanganani dampak ekonomi akibat pandemi. Anggaran berupa belanja tak terduga saat bencana non alam.
"Disperindag memang ada Rp 15 miliar, perhitungan dengan asumsi bahwa UKM di 8 kabupaten kota mengalami stop produksi," kata Babar saat konferensi pers di aplikasi zoom bersama Kantor Bank Indonesia Perwakian Banten, Serang, Selasa (23/6/2020).
Refokusing APBD ini sebetulnya dibuat sebelum ada era new normal di mana sebagian besar UMKM setop produksi. Setelah new normal, sebagian ada yang sudah produksi seperti usaha alat kesehatan dan industri kecil makanan dan minuman. Sasaran bantuan, katanya akan diberikan ke kategori tersebut.
Seperti UMKM pembuatan alat kesehatan alat pelindung diri, faceshield dan masker katanya saat ini sudah berproduksi kembali dan butuh permodalan dan bantuan pemasaran. Mereka bisa juga melakukan kemitraan bahkan dengan industri yang lebih besar seperti alas kaki.
"Ini peluang UKM bisa bermitra dengan industri besar, peluang ini kami dorong agar dilibatkan untuk produksi alkes," ujarnya.
Sasaran kedua adalah UMKM yang begerak di produksi makanan, minuman dan suplemen. Saat pandemi, prospek industri ini cukup besar dan harus mendapat dukungan.
Saat pandemi, Dispedindag Banten juga melakukan upaya dukungan permudahaan perizinan agar ekonomi tetap berjalan. Jaminan kemudahan perizinan juga didukung oleh gugus tugas untuk keberlangsungan UMKM di Banten.
"Terakhir (bantuan) ke UKM orientasi ke produk ekspor. Ada permitaan ekspor yang punya prospek, (seperti ) jahe merah. Produksinya diminati oleh negara-negara importir," pungkasnya.
