Fraksi PDIP memutuskan untuk menunda pengajuan hak interpelasi gubernur Banten terkait Bank Banten. Keputusan ini diambil setelah ada keputusan Pemprov Banten melakukan penyertaan modal Rp 1,9 triliun untuk menyehatkan bank tersebut.
"Memperhatikan perkembangan atas upaya penyehatan bank Banten, maka sebagai inisiator (interpelasi) menyatakan menunda atas penggunaan hak tersebut," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis, Senin (22/6/2020).
Meski sudah ditandatangani oleh syarat minimal 15 orang dari 2 fraksi, penundaan ini diambil untuk memberi ruang ke Pemprov Banten untuk melakukan rencana penyehatan bank. Tapi, DPRD akan tetap melakukan pengawasan atas keputusan tersebut.
Penundaan ini, ia klaim semata-mata untuk memberi kesempatan bersama atas upaya penyehatan Bank Banten. Sekaligus untuk menguji komitmen Pemprov Banten.
"Namun kondisi dapat lain jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, maka terbuka ruang forum pengawasan kelembagaan kembali dengan mekanisme interpelasi dilanjutkan," ujar Muhlis.
