Telur Infertil Beredar di Jabar, DKPP: Efek Pandemi COVID-19

Yudha Maulana - detikNews
Kamis, 18 Jun 2020 11:14 WIB
telur infertil
Ilustrasi (Foto: istimewa).
Bandung -

Beredarnya telur infertil alias hatched egg (HE) membuat peternak ayam ras dan petelur di Jawa Barat merugi. Pasalnya, harga HE dijual di bawah rata-rata harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat (DKPP Jabar) Jafar Ismail menyatakan penjualan HE ini telah dilarang. Larangan itu tertuang dalam Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Di dalamnya tertuang, bahwa pelaku usaha integrasi, pembibit GPS, pembibit PS, pelaku usaha mandiri dan koperasi dilarang memperjualbelikan telur tertunas dan telur ayam infertil sebagai telur konsumsi.

"Efeknya, peternak ayam ras dan petelur terhantam, kasihan mereka rugi," ucap Jafar saat ditemui di kantornya, Jalan Kawaluyaan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2020).

Jafar menuturkan, beredarnya telur infertil cukup dipengaruhi kebijakan pembatasan operasional restoran, hotel dan tempat pariwisata pada masa pandemi COIVD-19 ini. Sehingga, ada perusahaan pembibitan nakal yang menjual telur HE karena tidak mau telurnya dijual murah.

Secara kasat mata, telur HE memang sulit dibedakan dengan telur biasanya. Perbedaannya yakni saat dipecahkan, sel embrio (blastoderm) lebih besar karena sudah dibuahi oleh pejantan. Telur ini biasanya, kata Jafar, didistribusikan tak langsung dari breeding, namun dari beberapa tangan sehingga ketika sampai di masyarakat dalam kondisi rusak.

"Sanksi buat perusahaan yang menjual telur HE, yaitu mulai dari peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan, tidak diberikan rekomendasi pemasukan satu tahun dan terakhir pencabutan izin usaha," katanya.

Untuk mengantisipasi peredaran telur infertil dibutuhkan kerjasama dengan sejumlah stakeholder. Di mana perlu diketahui terlebih dahulu jumlah kebutuhan konsumsi di Jabar per kapita secara real. Baik itu untuk komoditas telur dan daging ayam.

"Upayanya, harus duduk bersama, menghitung yang real, mulai dari penduduk Jabar, harus bersama BPS (Badan Pusat Statistik), lalu harus dihitung kebutuhan (telur) per kapita," ucapnya.

Saat ini permintaan telur di Jawa Barat ada di angka 498.000 ton per tahun. Sementara kapasitas produksi yaitu 188.000 ton per tahun. Untuk menutupi permintaan tersebut pihaknya mendatangkan telur dari sejumlah provinsi, di antaranya Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Karena itu, pihaknya berencana membentuk kawasan koorporasi peternakan seperti yang sudah dilakukan di Ciamis.

"Tahun 2021, kita buka kawasan juga di kabupaten Tasik. Di mana nantinya kita tidak tergantung dari Lampung, Jawa Timur maupun Jawa Tengah," ujarnya.

Simak video 'Pemerintah Perpanjang Bansos Jabodetabek Hingga Desember':

(yum/mso)