Dua orang mantan anggota DPRD Kota Bandung dan mantan pejabat Pemkot Bandung menjalani sidang kasus pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Ketiganya didakwa melakukan korupsi hingga Rp 69 miliar lebih.
Ketiga terdakwa tersebut yakni Tomtom Daabul Qomar (anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014), Kadar Slamet (anggota DPRD Kota Bandung tahun 2009-2014) dan Herry Nurhayat (mantan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung). Sidang tersebut digelar secara virtual atau online pada Senin (15/6/2020).
Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Tito Jaelani menyatakan ketiga terdakwa turut serta melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka, kata jaksa, melakukan pengaturan anggaran terkait pengadaan lahan RTH tahun anggaran 2012.
"Terdakwa telah melakukan pengaturan dalam penganggaran pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi atas kegiatan pengadaan tanah sarana lingkungan hidup ruang terbuka hijau tahun anggaran 2012," ucap jaksa KPK saat membacakan dakwaan.
Menurut jaksa, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat kerugian negara mencapai Rp 69 miliar. Ketiganya pun didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atas kasus korupsi tersebut.
Herry Nurhayat mendapat Rp 8,8 miliar, Tomtom Daabul Qomar Rp 7,1 miliar dan Kadar Slamet sebanyak Rp 4,7 miliar. "Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya kerugian keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 69 miliar lebih," kata jaksa.
