Pemprov Banten Akui Penyaluran Bansos Terdampak Corona Terkesan Lambat

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Selasa, 09 Jun 2020 17:04 WIB
Diskusi Dinsos Pemprov Banten dengan Ombudsma via darings
Diskusi Dinsos Pemprov Banten dengan Ombudsman via daring (Foto: Istimewa).
Serang -

Plt Sekretaris Dinsos Pemprov Banten Budi Darma mengakui bahwa penyaluran bansos berupa jaring pengaman sosial (JPS) untuk warga terdampak COVID-19 terkesan lambat. Dari 421 ribu lebih penerima bantuan dari APBD baru diberikan ke 84.509 kepala keluarga.

Dalam diskusi online bersama Ombudsman Banten, Budi mengatakan bahwa dari 84 ribu yang sudah menerima, sebetulnya ada 96 ribu lebih kepala keluarga yang rekeningnya baru dibuat dan siap menerima bantuan. Jadi, dalam waktu dekat total ada 181 ribu lebih keluarga menerima bantuan ini. Besaran bantuannya adalah Rp 600 ribu untuk daerah yang melaksanakan PSBB dan Rp 500 ribu non PSBB.

"Yang terjadi kesan lambat dalam tanda petik sebetulnya dalam kondisi normal akan relatif cepat, kita memikirkan physical distancing, social distancing," katanya, Selasa (9/5/2020).

Terkesan lambat ini juga berkaitan dengan pengelolaan data yang diusulkan dari kabupaten kota. Karena begitu data diterima, verifikasi dilakukan agar tidak ada kesamaan data atau penerima ganda. Revisi data kemudian dikembalikan ke pihak kabupaten kota dan setelah itu baru dibuatkan rekening.

"Kenapa kami pilih proses rumit, karena data telah menjadi rekening kemudian uang tersalurkan ke rekening salah nanti yang repot Dinsos provinsi, kabupaten dan kota. Maka dari itu kami sepakat untuk agak tegas terkait data tersebut," ujarnya.

Ketika tahap pertama penyaluran bantuan ini selesai dengan data valid, penyaluran tahap kedua dan ketiga menurutnya bisa lebih mudah. Dinsos juga bisa menyampaikan data ini secara terbuka melalui website.

Warga penerima bantuan di Banten juga katanya bisa melaporkan jika ada pemotongan dari pihak-pihak tertentu. Warga bisa melaporkan melalui website dan call center yang disediakan.

(bri/mso)