Kejati Banten: Anggaran Penanganan COVID-19 Harus Transparan

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Jumat, 05 Jun 2020 17:33 WIB
Poster
Ilustrasi pandemi Corona. (ilustrator: Edi Wahyono)
Serang -

Anggaran penanganan virus Corona atau COVID-19 di Banten harus transparan. Sebab, uang yang disiapkan untuk penanggulangan virus dan bantuan sosial itu nilainya triliunan rupiah.

Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Joko Yuhono mengatakan pihaknya melakukan pendampingan berdasarkan edaran Kejaksaan Agung dalam rangka realokasi anggaran dan pengadaan untuk penanganan COVID-19. Namun sejauh ini di Banten, berdasarkan laporan bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), hanya Dinas Kesehatan yang meminta pendampingan.

"Ini rawan, nilainya besar loh. Tadi saya mendengar Rp 2 triliun dari pak dewan, ini butuh pengawasan signifikan," ujar Joko saat diskusi online bersama Ombudsman dan DPRD Banten, Jumat (5/6/2020).

Padahal bidang lain seperti Dinas Sosial, kata dia, perlu diawasi karena menyalurkan bantuan sosial selama pandemi. Hanya saja, sambung Joko, tidak ada pengajuan dari pihak tersebut.

"Sebenarnya diajukan tidak diajukan, bisa ini. Sebenarnya diajukan alangkah lebih baik, apa sih yang dikerjakan, ini perlu kerja transparan semuanya," kata Joko menegaskan.

Ia mengungkapkan bahwa koordinasi sudah dilakukan. Namun, Joko melanjutkan, tidak dilakukan pengawasan lebih tajam soal bagaimana pengadaan barang dan bagaimana pemberian jaminan sosial oleh pemerintah daerah. Karena selama pandemi Corona, kebutuhan penganggaran dan realokasi diatur khusus di UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penepatan Perppu 1 2020.

Tapi, Joko mengatakan, aturan selama pandemi ini harus juga dibarengi dengan itikad baik. Pelaksanaan penganggaran dan hal yang menyangkut penanganan harus transparan.

"Ini harus bersinergi dalam kondisi begini. Karena anggarannya gede, pengawasannya harus terintegrasi semua," ucap Joko.

(bri/bbn)