.webp)
"Saya sampaikan belum cair ini karena ada masalah administrasi, ada standar biaya yang memang harus kita tunggu," ujar Juru Bicara GTPP Jabar Daud Achmad dalam telekonferensi pers dari Gedung Sate, Kamis (4/6/2020) sore.
Ia mengatakan, tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit dan pelayanan kesehatan tak semuanya di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, tapi juga ada yang berasal dari pegawai kabupaten/kota dan pusat.
"Nah ini yang dari pusat atau dari mana yang standar biayanya belum, jadi kita masih menunggu itu. Enggak enak juga nanti kalau Jawa barat udah dikeluarin yang pusat belum. Nanti bisa ribut lagi seperti bansos," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Jabar menganggarkan Rp 17,5 miliar untuk sekitar 600-an tenaga medis. Nomimal yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan berbeda-beda tergantung tingkat tugas yang dikerjakan dan status dari tenaga medis tersebut.
"Untuk tenaga dokter utama yang paling tinggi itu bisa mencapai Rp 630 ribu per hari, sedangkan perawat dan tenaga kesehatan lain bisa mendapatkan insentif di kisaran Rp 300 ribu-Rp 400 ribu," ujarnya.
Seorang paramedis, yang namanya tidak bersedia disebutkan, mengatakan insentif penanganan COVID-19 yang dijanjikan pemerintah belum kunjung turun hingga saat ini. Sehingga ia dan paramedis lainnya di Kabupaten Cianjur harus berusaha memutar otak guna memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi.
Bahkan, ia terpaksa menggadaikan sepeda motor miliknya untuk menutupi kebutuhan rumah tangga.
"Tidak hanya saya, tim medis yang satu jadwal dengan saya terpaksa menggadaikan mas kawin untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ya karena insentif dari rumah sakit belum juga turun," kata dia, belum lama ini.
Tonton juga video 'Chat Kritik Nakes dan Minta Disuntik Corona, 'Mas Black' Minta Maaf':
(yum/mud)
