Satu Perusahaan di Cimahi Dilaporkan karena Belum Bayar THR

Whisnu Pradana - detikNews
Selasa, 02 Jun 2020 21:35 WIB
Ilustrasi THR
Foto: Muhammad Ridho
Cimahi -

Satu perusahaan di Kota Cimahi dilaporkan ke Posko Pengaduan THR Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) lantaran belum memenuhi kewajiban pembayaran THR pada karyawannya.

Kondisi perekonomian yang menurun dampak pandemi Corona Virus Disease atau COVID-19 menjadi alasan perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan retail tersebut tak kunjung membayarkan hak karyawannya.

"Ada satu perusahaan yang dilaporkan karyawan dengan jumlah pekerja kurang lebih 500 orang. Sampai hari ini belum membayar THR ke karyawan," ujar Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnaker Kota Cimahi Uce Herdiana, Selasa (2/6/2020).

Disnaker Kota Cimahi menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan upaya mediasi antara perusahaan dan karyawan. Pihak perusahaan sendiri mengaku pemasukan berkurang drastis selama pandemi COVID-19 sehingga belum bisa membayar THR karyawan.

"Perusahaan tidak bisa kirim barang dan stok menumpuk akibat pandemi dan PSBB. Perusahaan hanya sanggup bayar Rp 1 juta untuk 180 orang karyawan tetap, yang lainnya tidak diberi THR. Ini masih dinegosiasikan antara karyawan diwakili oleh SPSI dan pengusaha. Sejauh ini belum ada titik temu," terangnya.

Pelaksanaan pembayaran THR tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi karyawan. Dalam pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa THR pekerja/buruh wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Di tengah pandemi corona virus disease (covid-19), pembayaran THR mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE tersebut, tertuang jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, perlu dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni perusahaan dan karyawan.

"Mudah-mudahan cara bipartit ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. THR tetap harus dibayarkan," katanya.

Sejauh ini, pihaknya baru menerima satu pengaduan perusahaan yang belum membayar THR karyawannya. Dengan begitu, perusahaan lainnya sudah membayar kewajibannya.

"Semoga perusahaan yang lainnya tidak ada masalah THR. Karena sejauh ini memang baru satu perusahaan yang dilaporkan karyawannya karena tak bisa bayar THR," tandasnya.


(ern/ern)