Sebelum Azan Masjid di Sumedang Harus Umumkan Protokol Kesehatan Cegah Corona

Muhammad Rizal - detikNews
Sabtu, 30 Mei 2020 20:08 WIB
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir
Foto: Muhammad Rizal
Sumedang -

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyiapkan formulasi terkait pelaksanaan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tahap awal, fokus di lingkungan rumah ibadah.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pelaksanaa new normal atau AKB ini perencanaannya harus disikapi lebih serius. Terlebih berkaitan dengan teknis pelaksanaan protokol kesehatan di setiap sektor, salah satunya rumah ibadah yang awal

"Jadi di Sumedang ini dengan new normal atau AKB kita mendahulukan rumah ibadah kemudian nanti bertahap kita membuka aktivitas lainnya," kata Dony kepada Detik.com, Sabtu (30/5/2020).

Kata Dony, pihaknya melalui dinas terkait akan memfasilitasi sarana dan prasarana kesehatan di sejumlah rumah ibadah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), tujuanya untuk menunjang kebutuhan pada masa pelaksanaan new normal atau AKB sekaligus antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah ibadah.

"Kemudian dalam sosialisasi ini kita akan menggerakkan roda sosial kami seperti DKM setiap masjid sebelum adzan lewat pengeras suara harus mengumumkan tentang imbauan melaksanakan protokol kesehatan dengan berjaga jarak dan sebagainya," ucap Dony.

Langkah berikutnya, Pihaknya tengah mempersiapkan surat pernyataan atau surat pertanggung jawaban mutlak dari setiap pengelola untuk jenis kegiatan atau jenis aktivitas agar melaksanakan protokol kesehatan dalam menjalankan kagitan atau aktivitas dengan di awasi oleh satgas penanganan COVID-19.

"Tentunya kapasitas masjid harus 50 persen, jadi setiap jenis aktivitas yang mengajukan ijin kepada kami itu aktivitas ibadah, aktivitas sosial budaya, dan ekonomi usah itu harus melampirkan ada satgas penanganan COVID di setiap jenis kegiatannya," tutur Dony.

Dony berkata, disetiap jenis aktivitas kegiatan harus menjamin protokol kesehatannya. Setelah dijalankan secara efektif, barulah satgas di tempat aktivitas tersebut ditetapkan. Kemudian pihaknya akan mengupayakan pengawasan untuk mendisiplinkan warga.

"Pengawasannya oleh TNI, Polri dan satpol PP. Kemudian Setiap SKPD mengawasi setiap aktivitas sesuai dengan bidangnya," jelas Dony.



(ern/ern)