Ombudsman perwakilan Jawa Barat menerima 64 laporan masyarakat melalui daring terkait permasalahan dampak COVID-19. Laporan paling banyak terkait penerimaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Dari 64 laporan tersebut, 42 di antaranya ditangani oleh Ombudsman Jabar. Sementara 22 lainnya dilimpahkan ke Ombudsman Jakarta karena terlapor berada di Depok, Bekasi dan Bogor.
"Dari 42 laporan yang ditangani Ombudsman Jabar, paling banyak soal bansos," ucap Ketua Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto kepada detikcom, Kamis (14/5/2020).
Haneda menuturkan laporan terkait bansos yang masuk ini berjumlah 33 laporan. Sementara terkait perbankan ada 5 laporan, keamanan 3 laporan dan kesehatan 1 laporan. Jumlah itu berdasarkan laporan yang masuk mulai tanggal 4 April hingga 13 Mei 2020.
"Untuk status penyelesaiannya 23,8 persen telah diselesaikan dan sisanya masih dalam tahap pemeriksaan," katanya.
Haneda menuturkan dalam penerimaan laporan ini, Ombudsman berada dalam posisi menyampaikan laporan dari masyarakat ke Gugus Tugas Penanganan COVID-19 baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut dia, banyaknya laporan terkait bansos ini berkaitan dengan pendataan di lapangan. Dari laporan yang diterima ini, Ombudsman memberi saran kepada pemerintah agar kekacauan data segera diselesaikan.
"Keterkaitan kekacauan data ini tidak ada pilihan agar segera di satu pintukan, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan berlarut antara kebijakan yang diterapkan dengan fakta di lapangan," ujar Haneda.
(dir/bbn)
