.webp)
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat Dodo Suhendar menyatakan Pemkab Sumedang termasuk daerah yang paling baik dalam pencatatan data penerima bansos non DTKS. Tak hanya memanfaatkan aplikasi Sapa Warga, namun verifikasi data juga melibatkan hingga RT.
"Secara manual juga melibatkan seluruh komponen dari tingkat kabupaten sampai ke RT/RW," ujar Dodo saat dihubungi detikcom, Kamis (30/4).
Dodo menambahkan, proses cleansing atau pencocokan data berdasarkan NIK dan alamatnya juga jelas dengan tingkat kecocokan mencapai 92%. "Tertinggi dan terbagus di Jawa Barat, kami harap daerah lain bisa menirunya," kata Dodo.
Sementara itu dihubungi terpisah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan verifikasi dan validasi (verivali) data Non DTKS melalui aplikasi Sapawarga dilakukan hanya dalam 4 hari.
"Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan tugas berat ini sejak hari Kamis sampai hari Minggu kemarin. Semua Ketua RW dan Operator Desa di Sumedang kompak bergerak melakukan verivali. Para Camat, Kepala Desa, Operator Kecamatan, Pendamping PKH, Pendamping Desa dan para Petugas KB pun bahu membahu mengawal kegiatan tersebut," kata Dony melalui pesan singkatnya, Kamis (30/4/2020).
Dony mengaku, hal tersebut bisa dilakukan karena jajarannya sudah antisipatif dengan melakukan pendataan data serta verifikasi manual terlebih dahulu. Sehingga data yang diterima akan dicocokan kembali sehingga bantuan ini dapat tepat sasaran kepada warga yang benar membutuhkan.
"Data awal Non DTKS usulan dari desa dan kecamatan mencapai 153 ribu. Kemudian kami padankan. Rumah tangga sasaran yang sudah masuk DTKS dan yang NIK nya invalid dikeluarkan. Kami dapatkan data by name by adress yang valid sejumlah 101 ribu," katanya.
Angka tersebut diverifikasi kembali, sehingga menjadi 88 ribu. Selain melalui Sapa Warga, kata Dony, pihaknya juga melakukan verifikasi manual bagi warga yang tidak memiliki NIK ataupun NIK invalid. "Kami data jumlahnya 40 ribu. Jadi kalau ditotal dana non DKTS menjadi 128 ribu," katanya.
Dony menjelaskan alasan kenapa angkanya terus berkembang karena pandemi yang belum berakhir. "Kemarin bisa jadi masih mampu, tapi hari ini belum tentu. Makanya angkanya bertembah," katanya.
"Aplikasi Sapawarga ini sebenarnya sangat user friendly. Yang jadi persoalan limitasi waktunya terbatas. Sumedang bisa menuntaskan secara cepat karena data awalnya relatif valid, sehingga proses verivali digitalnya juga berlangsung cepat," ucap Dony.
Menurutnya dengan dimilikinya data Non DTKS yang andal, Kabupaten Sumedang kini menjadi kabupaten terdepan yang bisa memetakan ketersediaan data dan potensi bantuan sosial. Pasalnya data yang sudah tercatat ini nantinya akan lebih efektif lagi dalam menyalurkan bantuan.
"Ada 128 ribu lebih data Non DTKS. 15 ribu akan dibidik oleh bantuan sosial (bansos) kabupaten, 60 ribu oleh bansos provinsi, 19 ribu oleh bansos pusat dan 34 ribu oleh BLT dana desa. Untuk bansos kabupaten sendiri sudah mulai kami eksekusi dan kami salurkan ke rumah tangga sasaran. Data lengkap tersebut cukup efektif menenangkan masyarakat karena ada kepastian penyaluran," jelas Dony.
(ern/ern)
