.webp)
Presiden Jokowi dengan tegas melarang masyarakat mudik ke kampung halaman saat Lebaran nanti. Kebijakan itu disambut baik Pemkab Pangandaran.
Langkah tegas pemerintah pusat itu diharapkan bisa menekan gelombang arus mudik yang selama ini terus terjadi, sehingga potensi penyebaran COVID-19 bisa diminimalisasi.
"Tentu kami menyambut baik. Semoga bisa dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya para perantau asal Pangandaran," kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Selasa (21/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Jeje mengatakan potensi perantau yang nekat mudik tetap besar, terutama bagi perantau yang kurang berdaya secara ekonomi di perantauannya, sehingga upaya-upaya pengawasan terhadap perantau mudik ke Pangandaran tidak akan kendur.
Bahkan pengawasan agar pemudik menjalani isolasi mandiri diperketat. Salah satu caranya adalah pemberian gelang khusus yang menjadi penanda bahwa orang tersebut masih harus menjalani isolasi mandiri.
"Sedang kami buat gelangnya. Hasil evaluasi selama ini, kepatuhan para pemudik untuk isolasi mandiri masih kurang banyak yang bandel. Padahal tidak ada niat kami mengucilkan, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan, dengan diberi gelang penanda, mereka patuh," kata Jeje.
Jika nanti setelah diberi gelang penanda tetap membandel atau bahkan mencopotnya, Jeje mengatakan akan memberikan sanksi tegas. "Kami libatkan aparat TNI/Polri untuk mengawasinya. Mohon pemudik untuk patuh, sekali lagi ini demi kebaikan kita semua. Kalau sayang keluarga di kampung jangan mudik, kalau terpaksa mudik, patuhi aturan dan jalani konsekuensinya," papar Jeje.
Sebelumnya, Pemkab Pangandaran membangun posko-posko pemantauan di setiap desa, bahkan sudah sampai di tingkat dusun. Langkah ini tiada lain untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk sama-sama melaksanakan langkah-langkah penanggulangan COVID-19.
(mud/mud)
