PSBB Kota Bandung, Warga Dilarang Nongkrong Lebih dari 5 Orang

Bandung - Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) turut mengatur aktivitas warga di luar rumah. Selama PSBB, warga dilarang nongkrong lebih dari lima orang.

Aturan soal pelarangan itu tertuang dalam Perwal Nomor 14 tahun 2020 pada Pasal 14 ayat 1. Aturan itu terdapat pada bab ke-lima tentang pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

"Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum," tulis Perwal tersebut seperti dilihat detikcom pada Senin (20/4/2020).

Dalam Perwal itu, tertulis juga pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempatnya untuk kegiatan penduduk selama PSBB. Adapun beberapa tempat atau fasilitas umum yang dikecualikan antara lain :

a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat- obatan dan alat kesehatan; dan
c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Baca juga: Selama PSBB, Resto di Kota Bandung Hanya Layani Pesanan Take Away

Apabila masyarakat melanggar ketentuan dengan mengadakan perkumpulan lebih dari lima orang termasuk tetap nekat membuka tempat umum dan fasilitas umum akan dikenakan sanksi baik administratif maupun sanksi sosial. Pemberian sanksi dilakukan oleh Gugus Tugas.

Soal pemberian sanksi di atur pada bab terpisah yakni bab VII tentang penegakan hukum. Pada Pasal 38 ayat 1 disebutkan penegakan hukum dalam rangka PSBB dilakukan oleh Gugus Tugas tingkat kota.

Kewenangan Gugus Tugas sendiri meliputi :

a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;

b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini; dan

Baca juga: Ini Aktivitas Kerja yang Dikecualikan Selama PSBB di Kota Bandung

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota
ini, berupa:

1. teguran lisan;
2. peringatan;
3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar.
4. penahanan kartu identitas;
5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
6. penutupan sementara;
7. pembekuan izin; dan
8. pencabutan izin.

"Penegakan hukum didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Perwal itu.

Imun Saja Tidak Cukup Hadapi Corona:

(dir/ern)