.webp)
Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menolak penyetopan operasi sementara Kereta Rel Listrik (KRL) saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek).
Anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya menilai kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut tentunya diiringi dengan skenario pencegahan penyebaran Corona atau COVID-19, khususnya di DKI Jakarta dan Bodebek yang saat ini diberlakukan PSBB.
"Kalau sekarang pemerintah pusat mempertimbangkan bahwa yang dilakukannya adalah pembatasan dan bukan penghentian sementara KRL, mesti bisa amat dipastikan bahwa skenario kebijakannya itu dapat berjalan efektif. SOP-nya berjalan maksimal," ujar Asep saat dihubungi detikcom, Jumat (17/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati begitu, evaluasi dan tindakan yang diambil pun harus sesegera mungkin diambil, seandainya skenario pencegahan wabah tak berjalan sesuai harapan. "Jangan main-main. Saya menangkap pesan kuat dari kepedulian para kepala daerah yang daerahnya menjadi penyangga ibu kota saat meminta penghentian sementara KRL itu kan soal keselamatan warga. Enggak ada yang lain," tutur politikus Demokrat itu.
Ia meminta agar pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang memberlakukan PSBB memperkuat kerja sama dalam pencegahan COVID-19. "Jangan sampai keinginan daerah untuk menyelamatkan warganya justru dibuat menjadi kontraproduktif oleh pemerintah pusat," kata Asep.
Kemenhub melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulkifri mengatakan akan melakukan pembatasan, pasalnya KRL masih melayani warga yang kegiatan dan pekerjaannya dikecualikan selama PSBB. Kemenhub membatasi jumlah penumpang KRL perkotaan dan antarkota. Untuk KA antarkota ditetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimum 65 persen dari jumlah tempat duduk.
