.webp)
Jumlah pasien positif Corona yang terkonfirmasi hasil swab di Kota Sukabumi terus bertambah. Hari ini terdapat sebanyak 8 orang berstatus positif Corona.
Dari gambar peta sebaran, diketahui warga yang terkonfirmasi virus Corona berada di Kecamatan Gunung Puyuh di Kelurahan Karamat dan Kelurahan Sriwedari. Wali Kota Sukabumi menyebut pertambahan jumlah positif memang ada di satu kawasan.
"Kami melihat bahwa pertambahan jumlah positif ini ada di satu kawasan, tidak menyebar ke wilayah lain. Artian tersentralisir, terlokalisir di satu kecamatan satu wilayah. Kita lakukan pengetatan di wilayah tersebut," kata Fahmi kepada awak media, Senin (13/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahmi berharap tidak terjadi transmisi lokal di kawasan itu, ketika transmisi lokal terjadi maka penyebaran virus akan terjadi ke wilayah lainnya. "Karena kalau transmisi lokal sampai ke wilayah lainnya. Kita akan berupaya lakukan lokalisir di wilayah tersebut," lanjut Fahmi.
Saat menjawab apakah akan ada pengetatan di wilayah tersebut berikut kemungkinan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperluas, Fahmi menganggap hal itu belum akan dilakukan.
"Kemarin sudah saya konsultasikan ke pak gubernur, terkait kondisi yang ada di wilayah Kota Sukabumi karena hanya terjadi diwilayah tersebut, untuk sementara kita diminta menguatkan wilayah tersebut dan belum terjadi transmisi lokal baru terjadi di satu titik," tandas Fahmi.
Pemkab Sukabumi Diminta Terbuka soal Anggaran COVID-19
Warganet di Sukabumi meminta Gugus Satgas COVID-19/Virus Corona Kabupaten Sukabumi untuk transparan soal penggunaan anggaran Rp 14 Milyar yang digunakan untuk penanganan virus corona tersebut.
Informasi sebelumnya yang diperoleh detikcom, Pemkab Sukabumi sudah menyiapkan sebesar Rp 14,5 milyar (sebelumnya ditulis Rp 14,3 milyar) untuk penanganan wabah virus corona. Namun dari jumlah itu masih dalam proses pembahasan untuk refocusing dan lagi tidak semua anggaran dikelola oleh Satgas melalui Dinas Kesehatan.
"Soal Anggaran, belum bisa saya jawab karena kami (Dinkes) belum menerima sumber anggaran yang jelas itu mana. Masih dalam refocusing dan dalam proses pengajuan anggaran. Dalam pengajuan ini memerlukan perangkat kegiatan untuk proses pengadaan mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), PPTK termasuk PPBJ maupun PHO nya. Setiap anggaran yang kita gunakan harus mendapat persetujuan DPRD," kata Harun Alrasyid, Sekretaris Gugus Satgas COVID-19, Senin (13/4/2020).
Harun yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan itu merasa perlu menjelaskan penggunaan anggaran tersebut, karena menurutnya saat ini sorotan masyarakat ada di instansinya. Ia berharap masyarakat tidak gagal paham. "Kami sudah bekerja, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Makanya kami akan buka sejelas-jelasnya," imbuh Harun.
Dari angka Rp 14,5 milyar yang masih dalam proses, saat ini sudah muncul sumber anggaran pertama sebesar Rp 3 milyar berasal dati Biaya Tidak Terduga (BTT) pemerintah daerah. Dana itu digunakan antara lain untuk operasional dan peralatan di 2 Rumah Sakit yang menanganan COVID-19.
" Kita gunakan Rp 100 juta untuk operasional satuan tugas yang melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari tenaga kesehatan, BPBD dan lain lain yang masuk ke dalam satuan tugas termasuk kegiatan (sterilisasi) di dua perbatasan Itu yang 100 juta," jelas Harun.
Kemudian, dari jumlah itu, tersisa Rp 2,9 milyar diantaranya digunakan sebesar Rp 2,5 milyar untuk membeli alat yang membantu ruang isolasi di RS. Paling besar anggaran digunakan untuk membeli alat bernama HEPA Filter di dua rumah sakit.
"Hepa Filter itu satu unitnya Rp 419 juta, itu yang paling besar. Hepa filter itu fungsinya untuk mengatur tekanan negatif mengatur sirkulasi udara agar terbebas dari bakteri dan virus," jelas Harun.
Sementara untuk sisanya digunakan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) diantaranya APD lengkap, Masker dan banyak lagi. Termasuk bahan habis pakai di RS yang diperuntukkan dan disesuaikan untuk keadaan darurat.
"Untuk beli obat, disinfektan, antiseptik. Catatan ini bukan (bantuan) ke masyarakat tapi lebih kepada fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas sampai ke RS. Lalu sisa Rp 400 juta untuk intensif petugas di dua rumah sakit. Itu yang dipertanggungjawabkan langsung oleh dinkes, bukti barang ada sudah distribusikan dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit," pungkas Harun.
