Pernyataan Lengkap Ridwan Kamil soal PSBB di Bodebek

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Minggu, 12 Apr 2020 18:31 WIB
Ridwan Kamil
Foto: Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Dokumentasi Pemprov Jabar).

Bantuan terhadap Bodebek ini, pintunya ada 7.

1. Mereka akan dibantu oleh PKH ini yang sudah rutin

2. Mereka yang akan dibantu oleh kartu sembako atau pangan non tunai ini sudah rutin

3. Mereka akan dibantu oleh kartu Pra Kerja untuk pengangguran dan yang kena PHK.

4. Mereka akan dibantu oleh Presiden lewat bansosnya 600 ribu x 3 bulan.

5. Kalau di kabupaten mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa. 20-30 persen dana desa akan dipergunakan untuk membantu miskin baru karena Covid di desa.

6. Dana sosial dari provinsi yang 500 ribu x 4 bulan itu sudah siap.

7. Kalau masih kurang akan diberikan oleh dana sosial dari kota kabupaten di lima wilayah.

Jadi para RT/RW saya imbau untuk segera melakukan kajian ulang, survei ulang jangan sampai ada perantau karena alasan tidak ber KTP di sana tidak dihitung sebagai yang dibantu. Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan itu perlu kita bantu. Tidak boleh ada orang warga Indonesia yang kelaparan di tanah Jawa Barat siapapun itu insya Allah kami bantu.

Bantuan itu datangnya bervariasi waktunya. Bantuan dari Provinsi insya Allah di Rabu-Kamis saat diberlakukan PSBB bantuan sembako logistik dan tunai sudah bisa dikirimkan di daerah Bodebek menyusul seminggu kemudian menurut laporan bantuan dari pemerintah pusat. Itu juga akan didistribusikan.

Dari sisi bantuan, Jawa Barat akan menghadirkan gerakan nasi bungkus atau disingkat Gasibu. Gerakan nasi bungkus ini adalah jika bantuan sosial yang jumlahnya 7 masih ada yang terlewat masih ada orang lapar di jalan di RW-RW minimal perutnya tidak kosong akan ada dapur umum di kelurahan-kelurahan di lima wilayah yang akan membagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan. Kaki mohon di sinilah sila ketiga persatuan Indonesia kita harapkan maka kepada mereka yang mampu menyumbang makanan silakan koordinasikan dengan RW masing-masing untuk membantu kesetiakawanan kepawa mereka yang mungkin tidak termasuk atau terlewat bantuan formal dari pemerintah. Jadi Insya Allah Jawa Barat dijamin tidak ada mereka yang berkesusahan tidak dibantu oleh bantuan pemerintah baik formal maupun non formal.

Kami sudah perintahkan semua RW di Jabar khsusunya di wilayah PSBB ini untuk mendeklarasikan sebagai RW siaga melaporkan mereka yang perlu dibantu, RW siaga melaporkan jika ada tamu yang perlu diwaspadai dan RW siaga yang mendata seadil-adilnya.

Terkait sanksi perbedaan PSBB dengan sebelumnya, sebenarnya hampir sama. Bedanya dulu tidak ada sanksi, dengan adanya PSBB maka aparat hukum diberi kewenangan memberikan sanksi. Nah sanksinya kami serahkan kepada Wali Kota dan Bupati menyesuaikan dengan kebijakan diskresi Wali Kota dan Bupati, termasuk yang ojol juga tadi diserahkan apakah boleh narik penumpang atau tidak hanya barang saja itu kita serahkan ke Wali Kota dan Bupati.

Kepada pabrik yang masih buka sudah kami arahkan tolong di SK-kan mana industri yang masuk strategis dan boleh dibuka dan mana yang harus tutup dulu. Bagi yang akan dibuka diwajibkan memberikan rasa aman. Jadi pabrik industrinya harus melakukan test massif juga kepada karyawannya. Setelah tes massif dilakukan Bupati dan Wali Kota selama PSBB mengizinkan mereka jika membuktikan tidak ada yang positif di pabrik itu melalui test massif. Tentu dengan social distancing dan protokol kesehatan.