Pernyataan Lengkap Ridwan Kamil soal PSBB di Bodebek

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Minggu, 12 Apr 2020 18:31 WIB
Ridwan Kamil
Foto: Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Dokumentasi Pemprov Jabar).

Pertama ingin saya sampaikan bahwa Menteri Kesehatan sudah mengirimkan surat persetujuan kemarin sore yang menyatakan bahwa lima wilayah di Provinsi Jawa Barat disetujui untuk melaksanakan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kami koordinasikan dan kami menetapkan bahwa PSBB di lima wilayah akan dimulai di hari Rabu dini hari tanggal 15 April 2020 ini selama 14 hari. Setelah 14 hari nanti kita evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya. Oleh karena itu kami sudah berkomitmen selama PSBB 14 hari ini tes massif sebagai metode pelacakan persebaran virus akan kami maksimalkan per hari ini sudah 70 ribu test massif dilakukan di Jawa Barat dan akan kami teruskan sampai target 100 ribu dan seterusnya sampai target 300 ribu.

Yang menarik dari PSBB di lima wilayah ada dua yang sifatnya kabupaten. Maka Kabupaten ini berbeda dengan DKI atau Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi mereka memiliki desa. Sehingga tidak bisa diberlakukan PSBB-nya persis seperti yang wilayah kota seperti contohnya DKI Jakarta. Oleh karena itu kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB-nya dibagi dua.

Di zona merah kecamatan-kecamatan tertentu PSBB-nya maksimal di non zona merah PSBB-nya menyesuaikan antara minimal dan kelas menengah. Kira-kira begitu.

Khusus untuk Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bogor akan melaksanakan istilahnya PSBB maksimal.

PSBB maksimal salah satunya akan mulai menutup akses ke wilayah-wilayah sekitar di hari Rabu, kemudian akan membatasi kegiatan-kegiatan perkantoran, kegiatan-kegiatan komersial, kegiatan-kegiatan kebudataan dan kegiatan-kegiatan kebudayaan.

Kepada mereka yang terdampak oleh COVID kami kelompokan ke dalam dua golongan.

Golongan pertama adalah golongan yang terdata oleh pemerintah DTKS. Jadi ada kelompok pertama yang tersurvei namanya DTKS. Nah yang DTKS ini mayoritas akan dibantu oleh APBN melalui kementerian-kementerian.

Kemudian kelompok dua yang namanya non DTKS. Yaitu mereka-mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan.

Nah di non DTKS ini terbagi dua juga yang ber-KTP 5 wilayah dan perantau. Jadi kepada para perantau di wilayah 5 ini jangan khawatir anda tetap akan juga dibantu oleh pemerintah Jawa Barat dan oleh pemerintah lima wilayah ini anda akan dipersamakan haknya selama anda memang berhak dan butuh bantuan kami akan bantu. Jadi saya ulangi hari ini RT dan RW sedang melakukan pendataan maka DTKS yang ada datanya dibantu yang tidak masuk juga dibantu walaupun ber-KTP atau tidak ber-KTP di wilayah tersebut selama de facto memang bekerja, ngekos di situ.